PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, dengan adanya pengaduan itu maka pihak terkait bisa segera melakukan proses hukum. Meski demikian, diharapkan semua pihak menghormati seluruh proses hukum yang ada, termasuk mendengarkan klarifikasi dari pihak terlapor.
“Kalau memang publik sudah membuat laporan baik laporan hukum maupun laporan etik maka tentu politisi Nasdem itu akan punya kesempatan memberikan klarifikasi di MKD sebagai mahkamah etik dewan,” jelas Fahri.
Dia berharap porses persidangan di MKD bisa segera dilakukan sebab tanggal 16 Agustus masa persidangan dibuka kembali dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden.
“Saya mengusulkan MKD bertindak cepat agar tanggal 16 sudah ada pertemuan rapat pleno Mahkamah Kehormatan dan tanggal 18 bisa dilakukan sidang untuk klarifikasi terlebih dahulu,” tuturnya.
Hanya saja, Fahri mengatakan, dalam proses persidangan tidak boleh ada hanya sepihak. Setiap warga negara harus menghormati proses persidangan dan membiarkan kedua belah pihak, baik antara pelapor dan yang dilaporkan bisa saling mengklarifikasi.
“Negara beradab itu tidak boleh ada keputusan sepihak. Harus menghormati peradilan dan persidangan. Begitu cara kita melihat persoalan ini tidak boleh sepihak harus melalui peradilan,” pungkasnya.
Sidang di MKD merupakan kesempatan bagi Viktor untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya. “Viktor juga belum menyatakan keterangan tambahan (klarifikasi) selain dari video yang ada beredar di media sosial,” kata Fahri. (esa)
