PARLEMENTARIA.COM – Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan SH, MH menyebutkan ada 4 tolak ukur yang bisa dipakai untuk melihat apakah tindakan seorang pejabat publik, beretika atau tidak.
“Apakah dia tunduk pada aturan atau tidak, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, tindakannya itu sendiri berdasarkan kebajikan atau tidak, serta apakah perbuatan itu punya konsekwensi atau tidak,” kata Bagir Manan ketika berbicara dalam Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa, di MPR, komplek Parlemen Senayan, Rabu lalu (31/05/2017).
Selain tolak ukur, etika menurut Bagir Manan juga memiliki prinsip, yaitu : tidak memetingkan diri sendiri, integritas, obyektif, pertanggungjawaban, dan terbuka. Selain itu menjaga kehormatan, kepemimpinan, berfikir dan bekerja untuk kepentingan orang banyak.
Munculnya persoalan kebangsaan di Indonesia yang terjadi saat ini, menurut Baqir Manan karena terjadi krisis karakter, dan itu membuat bangsa Indonesia sulit keluar dari persoalan.
“Uni Soviet ambruk dalam seminggu, karena negara dijalankan dengan prinsip yang tidak dikehendaki rakyat, makanya begitu ada peluang, merekapun langsung ambruk”, kata Bagir Manan.
Pembicara lainnya Prof. Dr. Sudjito SH, M.si, antara lain mengatakan, etika bernegara akan jalan kalau ada sikap instropeksi dan kendali diri. Karena etika merupakan nilai yang melekat pada sanubari, bukan faktor eksternal.
“Kebebasan adalah anugrah, silakan berbuat apapun, kecuali yang dilarang. Jadi, lingkup etis itu yang dilarang, dan itu harus denga mengendalikan diri”, kata Sudjito.
Tetapi dialam modern, kata Sudjito hati sanubari saja tak cukup. Butuh kepastian dan ketepatan masa depan. Karena itu di era modern dibutuhkan positif etik.
“Antara yang tertulis dan tidak harus sejalan, karena itu yang tak tertulis harus tetap ada dan bisa berjalan”, kata Sudjito lagi. (esa)
