Breaking News
Polhukam

Beri Kesaksian Palsu, Politisi Hanura Kembali Diperiksa KPK

×

Beri Kesaksian Palsu, Politisi Hanura Kembali Diperiksa KPK

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Miryam S Haryani kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena memberi keterangan palsu atau tidak benar dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (19/5) pagi mengatakan, Miryam yang sudah dicoret dari anggota Komisi II DPR RI itu diperiksa sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) beberapa waktu lalu.

Miryam sampai di KPK pukul 10.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Dia juga sedang mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Anggota tim kuasa hukum Miryam, Aga Khan mengatakan, penetapan klien dia sebagai tersangka tidak sesuai prosedur sehingga menyebut Surat Perintah Penyidikan Nomor SprinDik28/01/04/2017 tanggal 5 April 2017 yang diterbitkan KPK tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
\
Namun, Febri menyatakan jika alasan yang digunakan KPK tidak berwenang menggunakan Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tipikor dan dikatakan KPK tidak pernah menggunakan pasal itu, alasan pengacara Miryam itu keliru.

Febri menyatakan KPK pernah menerapkan pasal itu kepada Muhtar Ependi, orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sampai Mahkamah Agung menjatuhi vonis bersalah terhadap Muhtar sekitar akhir 2015.

KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Di persidangan, Miryam yang terancam pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta, mengaku diancam penyidik saat diperiksa dalam kaitannya dengan kasus e-KTP. Dalam dakwaan Miryam disebut menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek e-KTP yang bernilai total Rp5,95 triliun tersebut. (art)

Komentar