PARLEMENTARIA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa pemerintah sudah memiliki barang bukti dan data-data tentang pelanggaran yang dilakukan Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang dijadikan dasar untuk membubarkan ormas tersebut.
“Soal bukti lengkap, sudah kita rapatkan beberapa kali. Data dari daerah lewat Kemendagri, data kejaksaan, kepolisian, rekamannya ada semua, tokohnya siapa, ngomong apa, ada lengkap,” tegas Mendagri menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta, Rabu (10/05/2017).
Ditegaskan Tjahjo, setiap WNI berhak membuat ormas berhimpun di negara ini, tapi harus mengakui ideologi negara, apa pun ormas itu. Kalau ormas keagamaan, jelasnya, masing-masing agama punya.
“Kalau Islam, harus amalkan Qur’an dan Hadist, tapi tetap harus mengakui Pancasila. Lah ini kok anti Pancasila. Ini masif diomongkan, ada tokohnya juga, tokoh-tokoh nasional dan ketua umum ormas juga ngomongnya begitu. Padahal kalau di Kemendagri sudah tidak terdaftar, tapi di online Kemenkumham ada. Azasnya nyebut, tapi kesehariannya tidak,” kata Mendagri.
Dijelaskan Mendagri, Menko Polhukam sudah rapat puluhan kali, mengimpun data dan baru ambil sikap. “Karena sudah pada titik membahayakan. Ada ormas yang keras, lalu yang ditangani polisi tapi mereka tidak pernah anti Pancasila. Ada juga, tidak usah saya sebut, tidak bisa dibubarkan karena mereka loyal kepada negara. Ini masalahnya prinsip,” tegas Mendagri. (esa)
