PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa wartawan termasuk blogger sudah mengambilalih sebagian dari tugas guru. Soalnya, salah satu dari beberapa tugas wartawan adalah ikut mencerdaskan bangsa melalui tulisan atau berita yang dia buat.
Hal tersebut dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat bicang-bincang dengan sejumlah wartawan terkait peringatan Hari Buruh, Hari Pendidikan Nasional serta Hari Pers Dunia yang peringatannya secara berurutan di Press Room Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/5).
Menurut Fahri, wartawan maupun bloger sama dengan anggota DPR RI atau para wakil rakyat di Parlemen. Hanya saja, yang membedakan wartawan dengan anggota parlemen hanyalah soal bayaran. Anggota Parlemen dibiayai dengan uang negara, sedangkan wartawan tidak.
“Mereka, baik itu anggota parlemen maupun wartawan sama-sama bekerja untuk rakyat. Yang pasti, siapapun yang bekerja secara profesional harus mendapatkan kopensasi yang wajar,” kata dia.
Karena salah satu pekerjaan wartawan adalah mencerdaskan kehidupan rakyat, bangsa serta negara, memperhatikan dunia wartawan tersebut sangat penting. “Dan, mereka mesti diatur dan mendapatkan imbalan yang lebih adil.”
Apalagi para wartawan, mereka mempunyai banyak kelebihan karena cukup banyak sumber berita, ada 560 orang anggota DPR RI. “Presiden AS Donald Trump menjadikan penasihatnya dari kalangan blogger, karena dinilai lebih indepeneden dibanding media maintream,” kata Fahri/
Karena independen tadi, lanjut dia, kalau pemilik media bermain mata dengan kekuasaan atau pemodal, seorang wartawan itu dipertanyakan independensinya. Sedangkan blogger lebih tulus, dan ketulusan itu menjadi sumber kebenaran.
Nah, pressroom DPR RI bisa menjadi moderator atas semua kegelisahan DPR RI. Kesekjenan dan tenaga ahli DPR RI bisa menjadi mitra wartawan sehingga semua anggota pressroom ini mempunyai peran masing-masing, dan dengan begitu mempunyai tanggung jawab yang sama dan karenanya layak difasilitasi.
Sekarang, lanjut dia, muncul jutaan anatomi pers sehingga rezim verifikasi oleh Dewan Pers itu tidak bisa dibiarkan, karena berbahaya. Yang penting membangun etik dan independensi ke depan.
“Intinya kelahiran pers baru seperti media sosial itu bisa dirancang dengan baik, tetap beretika, dan demokrasi akan lebih bai. Seperti dalam perdagangan, jangan sampai ada monopoli dalam persaiangan usaha,” demikian Fahri Hamzah. (art)
