PARLEMENTARIA.COM – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi tidak akan merekrut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk kabinet pasca kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.
Alasan Direktur Eksekutif Voxpol Center itu, jika Ahok diangkat menjadi menteri atau masuk dalam kabinet akan beresiko bagi Presiden Jokowi sendiri.
“Saya yakin Presiden tidak mau ambil risiko yang terlalu besar. Apa sebab, karena kita tahu Ahok kerap menimbulkan persoalan melalui pernyataan-pernyataannya, sehingga akan menjadi bom waktu bagi Jokowi jika Ahok masuk kabinet,” ujar Pangi,” kepada wartawan, di Gedung DPR, Kamis (27/4/2017).
Ipang, begitu dia akrab disapa, juga menilai Isu perombakan kabinat (reshuffle) yang dimunculkan Presiden Jokowi Sabtu pekan lalu, hanya sebagai peringatan kepada partai-partai pendukung pemerintah yang belakangan dianggap mulai ‘mbalelo’, terutama saat perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada DKI) Jakarta.
Menurut Pangi, pernyataan Jokowi terkait reshuffle, lebih pada upaya memastikan soliditas partai-partai politik pendukung pemerintahannya. Pernyataan presiden, kata dia, bisa jadi sebagai efek Pilkada DKI yang menghasilkan kekalahan (berdasarkan hitung cepat) pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
“Kalau saya melihat, dimunculkannya isu reshuffle ini, adalah sebuah peringatan bagi PKB dan PPP. Bisa saja begitu. Pasan yang bisa kita tangkap, ‘jangan macam-macam, nanti saya copot kadernya di kabinet’. Kira-kira begitu. Apalagi kalau menteri-menteri dari kedua parpol itu tidak bisa memenuhi target yang ditentukan presiden,” ujar pengajar UIN Syarief Hidayatullah itu.
Dia pun mengatakan bahwa munculnya isu perombakan kabinet yang dilontarkan langsung oleh Presiden Jokowi ini, bukanlah pesanan dari parpol. Mengingat, kata dia, parpol-parpol sudah tidak tertarik lagi untuk memasukan kadernya ke dalam lingkaran kabinet yang hanya tersisa dua tahun lebih lamanya.
“Parpol-parpol sekarang sudah tidak tertarik lagi untuk memasukan kadernya jadi menteri. Karena memang tidak bisa memberikan kontribusi apapun ke partai politik dengan begitu ketatnya aturan yang diterapkan Presiden Jokowi,” ujarnya menambahkan.
Menurut dia, parpol-parpol kini justru lebih fokus mengurusi beragam persoalan yang menimpa internal masing-masing parpolnya, terutama dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang.
“Mereka tampaknya lebih sibuk mengatur strategi bagaimana bisa memenangkan pemilu mendatang, ketimbang harus mengatur siapa kader yang bisa masuk dalam kabinet,” ujar jebolan Universitas Andalas Padang itu. (chan)
