PARLEMENTARIA.COM – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan, tidak mudah untuk membangun sistem negara yang bersih dan ekonomi berkeadilan dengan kondisi yang ada saat ini.
“Untuk membangun sistem dan good governance memang harus sabar dan tidak mudah karena semua sistem harus satu irama. Kita ingin menjadi negeri yang bersih dengan ekonomi yang berkeadilan, meski itu tidak gampang,” kata Haedar pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Selasa (18/04/2017).
Dalam membangun sistem, lanjutnya, termasuk sistem politik yang mengarah pada good governance masih jauh dari harapan. Contoh terakhir adalah yang terjadi di DPD RI. “Kondisi itu sebagai cermin lemahnya membangun sistem,” ujarnya.
Dia mengakui, untuk membangun sistem good governance tidak semua memberikan dukungan, termasuk para elit politik, bahkan ada perlawanan dari mereka yang selama ini lemah dalam sistem. “Tegaknya sistem good governance perlu ada kultur dan kebiasaan,” ucapnya.
Dia menilai OJK sangat penting dan sentral peranannya untuk membangun penegakan sistem tersebut. Berdirinya OJK maupun KPK adalah sebagai jembatan untuk mengelola sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk rakyat.
Hanya saja, kata Haedar Nasir, di satu pihak, negara ini sudah dikuasai pemilik modal yang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan kapitalis tega menguras kekayaan Indonesia yang efeknya menyengsarakan rakyat. Namun, di pihak lain sistem negara kurang baik.
Apalagi, katanya, para pemilik modal ini juga masuk ke arena politik hingga pemilihan kepala daerah (pilkada). “Ini problem besar bagi kita, ini ancaman bagi bangsa kita, sebab yang seperti ini tidak kasat mata dan tidak terjangkau oleh kita. Bahkan yang kita cemaskan justru kepala daerah apakah bisa menjadi sosok yang berintegritas dan independen,” urainya.
Seberapa besarpun keinginan bangsa Indonesia membangun sistem good governance, ulasnya, nantinya bisa dirusak oleh para pemilik modal karena hasrat ekonomi politiknya tidak terbatas.
“Oleh karena itu, kita harus tetap konsekuen membangun peradaban yang lebih baik. Dari kampus inilah kita tanamkan benih-benih untuk membangun peradaban agar ke depan negeri kita menjadi lebih kuat, lebih bersih dan mampu mewujudkan good governance,” paparnya. (anta/chan)
