PARLEMENTARIA.COM – Setelah menerima masukan dari 30 perguruan tinggi, terkait rencana dihidupkan kembali GBHN, kini giliran MPR untuk menjaring dan menyerap aspirasi daerah.
“Kami di MPR sudah sepakat tentang perlunya GBHN. Hanya sekarang perlu masukan-masukan dari publik, haluan negara seperti apa yang akan kita buat,” kata Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan.
Mangindaan mengatakan itu ketika menjadi keynote speaker dalam workshop Pancasila, Konstitusi, Ketatanegaraan bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN” di Surbaya, Jumat (07/04/2017).
Workshop ini merupakan kerjasama Badan Pengkajian MPR dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang yang diikuti perangkat daerah Provinsi Jawa Timur.
Mangindaan menjelaskan, untuk merumuskan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, MPR telah menyelenggarakan seminar dan workshop di 30 perguruan tinggi. “Kini MPR ingin mendapat masukan dari pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Mangindaan, salah satu alasan perlunya haluan negara adalah untuk kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. “Pemerintah daerah adalah orang lapangan. Mereka merencanakan pembangunan di daerah. Lain dengan sudut pandang akademisi,” jelas Mangindaan.
Seluruh pemerintah daerah, lanjut Mangindaan, agar tidak jauh menjabarkan haluan negara yang berisi panduan direktif dari Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD sebagai dasar hukum.
“Rencananya kita lakukan di seluruh provinsi. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal. Jangan sampai ada yang tertinggal. Aceh tentu berbeda dengan Papua. Jawa dan luar Jawa. Kita harus hati-hati,” paparnya.
Workshop ini dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, dan para wakil ketua Badan Pengkajian yaitu Rambe Kamaruzzaman, Martin Hutabarat dan Soenmanjaya. (art)
