PARLEMENTARIA.COM– Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendapat dukungan dan kotra sejumlah pihak termasuk para wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang mengatakan, Pulau Jawa sudah padat dan sudah tidak mungkin lagi memindahkan ibukota negara ke wilayah lain di Pulau Jawa.
Kalau mau memindahkan ibukota negara harus ke luar Pulau Jawa. Posisi paling strategis itu adalah Pulau Kalimantan. “Pulau Jawa sudah padat. Harus dibagi ke daerah lain. Kalimantan adalah masa depan Indonesia,” kata laki-laki yang akrab dengan panggilan OSO ini disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (21/3).
Wacana Jokowi tersebut juga mendapat sambutan positif dari Arteria Dahlan, anggota Komisi II DPR RI dari Partai pendukung pemerintahan saat ini. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI tersebut mengatakan, Jakarta saat ini sudah tidak ideal lagi sebagai ibukota negara.
Alasan anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Djarot Syaiful Hidayat yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengakan, ada sederet kompleksitas masalah mulai dari macet, banjir, hingga tingkat kepadatan penduduknya.
Pada sisi lain, kata dia, Palangkaraya merupakan daerah yang sangat strategis. Apalagi daerah ini tidak masuk dalam ring of fire alias tidak memiliki gunung berapi aktif sehingga potensi bencana alamnya sangat rendah. “Kalimantan khususnya Palangkaraya bukan daerah gempa. Saya kira cocok dijadikan ibu kota negara,” kata laki-laki kelahiran laki-laki kelahiran Jakarta 7 Juli 1975 itu.
Menurut dia, kondisi Palangkaraya sangat berbanding terbalik dengan di Jakarta. “Siapapun menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang dan sebaik apapun Gubernur dalam mengelola Jakarta, tetap saja akan menghadapi fenomena alam yang dahsyat. Jadi, ini keuntungan memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya.”
Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi. Politisi muda Partaiu Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, wacana pemindahan ibu kota bagus untuk mengatasi keruwetan Jakarta.
Pemindahan pusat pemerintahan juga akan menghasilkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja. Karena itu, dia mengusulkan Jakarta akan dialihkan menjadi pusat perdagangan dan jasa. Sedangkan Palangkarya dijadikan ibu kota. “Dengan demikian, persoalan kemacetan di Jakarta bisa teratasi,” jelasnya.
Menurut dia, pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan dan jasa juga sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Jerman. “Usulan Kalimantan Tengah bukan kali ini sekarang tinggal keberanian mengambil keputusan politik saja,” kata dia.
Namun, tidak demikian halnya dengan Yandri Susanto. Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini bukan tidak setuju dengan wacana pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya. Tetapi untuk melerealisasikannya perlu persiapan yang matang.
“Memindahkan ibu kota memang perlu persiapan matang terutama dalam menyiapkan infrastruktur. Artinya, parameter dan kelengkapan sebagai ibu kota negara harus terpenuhi,” kata Yadri.
Dia mencontohkan, kantor pemerintahan harus ada seperti kantor kementerian dan lembaga. “Kalau pindah kan bukan kayak pindah rumah kos. Bukan ecek-ecek, tiba-tiba pindah. Kalau kayak begitu, saya tidak setuju, nanti akan berantakan,” kata politisi muda ini.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon malah mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya tidak tepat dilakukan saat ini. Pasalnya, situasi ekonomi dan politik Indonesia tidak memungkinkan.
Sejatinya, gagasan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, merupakan ide yang bagus. Malah jauh sebelum Jokowi menjadi presiden, sudah ada ide tersebut.
Namun, gagasan bagus tersebut hanya bisa direalisasikan dalam kondisi normal, termasuk politik dan ekpnomi. “Gagasan bagus dalam keadaan normal, dalam keadaan ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, pemerataan kita baik dan kita cukup banyak uang untuk membangun,” kata Fadli Zon tanpa menyebutkan besar utang pemerintah saat ini.
Dikatakan Fadli, memindahkan ibu kota tidak bisa hanya dengan kata-kata atau perintah saja tetapi butuh dana yang sangat besar. “Mungkin, ratusan triliun untuk memulainya saja. Memindahkan ibu kota tidak sederhana,” kata Fadli Zon mengingatkan.
Karena itu, Fadli Zon meminta agar pemerintah mengkaji ulang jika ingin merealisasikannya dalam wakru dekat. “Untuk bayar bunga utang saja, kita nggak bisa. Jangan bayar utang, bunga utang saja kita kesulitan, masa mau membangun lagi infrastruktur untuk memindahkan ibu kota,” sebut politikus Partai Gerindra itu.
Fadli mengatakan, butuh waktu panjang untuk memindahkan sebuah ibu kota negara. Bahkan persiapannya saja tidak cukup 2-3 tahun. “Jangan tiba saat, tiba akal,” singgungnya.
Lantas kapan waktu yang tepat untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya? “Kalau kita sudah punya cukup uang untuk membangun. Sekarang kita nggak punya uang kok, kita ngutang kemana-mana. Utang luar negeri kita saat ini dua kali lipat dari tujuh tahun lalu,” demikian Fadli Zon.
Seperti diberitakan, beberapa hari lalu Pemerintah Joko Widodo mewacanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Mendukung wacana Jokowi itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung saja menggandeng Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji untung ruginya. Termasuk mengenai anggaran.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, Dodi Riyadmaji mengaku, mendapat bocoran jika ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya. Kalau itu dilakukan, dapat menghemat anggaran Rp 2 triliun. Namun angka tersebut masih belum pasti lantaran harus melakukan penelitian lebih dalam.
Wacana memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya sudah sampai ke telinga masyarakat di daerah itu. Mereka tengah harap-harap cemas. Yusuf, warga Kecamatan Rungkupit, Palangkaraya, Kalimantan Tengah misalnya, mendengar kabar wacana pemindahan ibu kota negara dari pemberitaan.
Kini dia pun siap menjual tanah miliknya. “Lahan kami memang akan dijual, jika ada yang mau. Memang, kabarnya akan jadi lokasi perkantoran kementerian,” ujar Yusuf.
Meski baru sebatas wacana dan baru tahap rencana kajian, namun merebaknya kembali pemindahan ibu kota negeri ini ke Palangkaraya, membuat iklim jual beli tanah di Bumi Tambun Bungai jadi menghangat. Harga tanah pun mendadak melonjak tajam.
Tiga wilayah di Kalteng disebut-sebut bakal jadi area lokasi ibu kota baru RI yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunungmas. Warga Kalteng yang memiliki tanah di Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Bukitbatu Palangkaraya serta di Katingan Hulu dan Kecamatan Tewang Senggalang Garing – disebut-sebut akan dijadikan sebagai lokasi pemindahan ibu kota pemerintahan RI– pun ramai-ramai menawarkan tanah mereka dengan harga tinggi.
Bahkan, sejumlah lokasi di kecamatan yang akan dijadikan sebagai tempat cikal-bakal pembangunan perkantoran kementerian dan lainnya, sudah banyak dipasangi plang-plang nama pemilik lahan yang siap menjual lahannya dengan harga di atas nilai jual objek pajak ( NJOP) yang telah ditetapkan pemerintah. (art)
