PARLEMENTARIA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Indonesia beruntung memiliki Presiden Joko Widodo karena pernah memiliki pengalaman dalam mengurusi tata kelola pemerintahan di daerah, yaitu pernah menjadi gubernur dan walikota.
“Kita beruntung punya presiden yang pernah jadi walikota dan gubernur, tau betapa ribetnya proses-proses yang berkaitan dengan birokrasi,” kata Tjahjo Kumolo ketika membuka acara Launching Local Budget Study (LBS) di Jakarta, Kamis (16/03/2017).
Jika berbicara soal pemerintahan ulas Mendagri, pada intinya adalah membangun tata kelola pemerintahan, baik pusat dan daerah. Selaku pembantu presiden, bekerja untuk mempercepat birokrasi dan reformasi tersebut.
“Saya saat diminta sebagai Mendagri, intinya bagaimana membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah harus semakin efektif, efisien, dan taat pada aturan yang ada, dalam upaya mempercepat birokrasi reformasi yang ujungnya perkuat otonomi daerah,” kata Mendagri.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, kuncinya kata Tjahjo ada pada penganggaran. Maka dari itu mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi harus mampu terwujud dengan baik.
“Bicara soal pemerintah, ya pemerintah pusat dan daerah, intinya baik pusat dan daerah itu kuncinya ada pada memastikan anggaran itu dapat dilaksanakan,” tutur Tjahjo.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengungkapkan bahwa saat ini ada 237 usulan pemekaran daerah otonomi baru. Namun, selaku Mendagri, Tjahjo meminta maaf karena belum dapat mengabulkan permintaan tersebut.
Mulai tahun 2009 sampe sekarang, Tjahjo menilai pemekaran DOB belum mencapai target. “Dalam arti apakah dengan pemekaran DOB itu mempercepat pemerataan pembangunan ataukah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya mempertanyakan. (esa)
