JAKARTA– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang banyak membangun infrastruktur terutama jalan sebagai urat nadi ekonomi. Hanya saja, pembangunan infrastruktur tersebut belum merata. Salah satu yang belum tersentuh program Jokowi itu adalah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang hanya beberapa jam dari Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengatakan, kondisi jalan di Kabupaten Lebak yang hanya berjarak dua jam dari Jakarta cukup memprihatinkan. Politisi muda dari Partai Demokrat itu meminta pemerintah pusat turut mengambilalih pembangunan prasarana transportasi, baik jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Lebak, Banten.
“Dalam estimasi kami, infrastruktur di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten itu sudah relatif bagus, tetapi setelah kami lihat ke lapangan, kondisi jalan dan jembatan, perlu ada intervensi yang lebih dari pemerintah pusat, misalnya jalan dari Serang menuju Kabupaten Lebak,” jelas Michael usai meninjau jalan nasional Rangkasbitung-Cikande, Banten dalam siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Selasa (21/2).
Lebih lanjut, Michael Watimena mengatakan, sejumlah ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Lebak awalnya merupakan jalan provinsi dan baru diserahkan kepada pemerintah pusat 2015 baru bisa dianggarkan 2016.
Disisi lain, ia juga meminta pemerintah pusat mengefektifkan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lebak yang mengalami penurunan yang signifikan di tahun lalu. Padahal, serapan DAK Fisik Kabupaten Lebak berada diposisi empat nasional dan tertinggi di provinsi Banten.
“Terjadi penurunan yang sangat besar, sekitar Rp 100 Milyar lebih. Bagaimana infrastruktur mau ditingkatkan, sementara DAK yang akan dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan cukup signifikan,” kata dia.
Apalagi, lanjut Michael Watimena, Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penyanggah ibukota yang memiliki sumber daya alam dan sejumlah destinasi pariwisata yang seharusnya didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Hal senada disampaikan, Anggota Komisi V Anthon Sihombing mengatakan Provinsi Banten merupakan penyanggah ibukota sehingga perlu diperhatikan pemerintah pusat.
“Infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta, ironisnya masih ada 242 Desa Tertinggal. Kita minta seluruh mitra Komisi V, memperhatikan keadaan Lebak,” ujar politisi dari F-PG itu.
Dia juga tak lupa mengingatkan agar masyarakat ikut mengawasi pembangunan sejumlah infrastruktur, pasalnya banyak ruas jalan yang baru dibangun namun cepat rusak karena rendahnya kualitas material. “Seperti dikatakan tadi, banyak jalanan baru dibangun tapi sudah rusak, itu kualitasnya dipertanyakan. Jangan asal membangun.”
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan letak geografis kabupaten ini terdiri dari bukit dan dilalui beberapa aliran sungai, sehingga hampir semua wilayah memerlukan jembatan untuk transportasi.
Namun, saat ini masih ada 558 jembatan yang kondisinya memprihatinkan. Sementara APBD Kabupaten Lebak hanya mampu menyelesaikan 12 unit jembatan per tahunnya, 2 jembatan permanen dan 10 jembatan yang bisa dilalui sepeda motor. “Kalau kita hanya bergantung pada APBD, tanpa dukungan dari pemerintah provinsi, pusat, dan CSR. Maka, bisa dibayangkan berapa tahun baru baru selesai. Juga diminta agar DAK fisik Kabupaten Lebak dikembalikan seperti 2015, sehingga target pembangunan bisa meningkat,” demikian Iti Octavia. (art)
