JAKARTA – Menteri keuangan Sri Mulyani meminta dukungan Senator yang merupakan Perwakilan dari daerah ikut mengawasi penggunaan anggaran Dana transfer Daerah secara efektif. Karena dia mensinyalir bahwa selama ini daerah tidak tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut.
“Ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya Rp110 triliun dan naik menjadi Rp400 triliun tahun ini, tetapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI dan Tim anggaran Komite I, II dan III, yang di Pimpin oleh Ketua Komite IV Ajiep Padindang, di Ruang rapat Komite IV, selasa (7/2/2017)
Sri Mulyani menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBNP 2016. Konsumsi rumah tangga di 2016 tumbuh diatas 5.0 % didukung oleh inflasi yang cukup terjaga khususnya harga pangan serta tingginya kegiatan sosial sepanjang tahun dan kampanye pilkada. Pertumbuhan pajak di 2016 tumbuh 4,2 % dari tahun 2015, di sisi lain tax amnesty memberikan sumbangan sebesar Rp 109 T, sedangkan penundaan DAU sudah dbayarkan seluruhnya di desember 2016.
Menurut Sri Mulyani, beberapa kendala dana alokasi khusus fisik tidak salur sebesar 16% atau senilai Rp14,6 T dari keseluruhan dana Rp 89,8 T hal tersebut disebabkan karena laporan tidak lengkap, dan beberapa tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output lalu ada juga yang menyampaikan laporan namun melampaui batas waktu pelaporan.
Hal lain yang diperhatikan Sri Mulyani tentang pelajaran dari pelaksanaan APBN 2016. Ada beberapa hal yang diperhatikan tentang APBN tersebutdijaga menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, efektif dan efisien, nah hal ini penting karena besarnya anggaran tidak menjamin akan sukses dalam penggunaannya.
Pada kesempatan tersebut senator untuk menyampaikan aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing. Seperti disampaikan Adrianus Garu, senator dari NTT menyampaikan bahwa masih banyak penggunaan dana yang tidak efektif di NTT.
“Ada beberapa catatan, kami kurang puas tingkat kesulitan kami lebih sulit karena topografi sulit di daerah kepulauan. Kami bangga sudah diberikan pembangunan, pemerintah pusat tidak evaluasi pembangunan di daerah. Itu di NTT dibangun dermaga-dermaga tapi tidak ada kapal yang berlabuh, itu pasar desa dibangun tidak ada ada orang, lumbung dibuat tidak ada air bersih, irigasi dibuat tapi tidak ada sumber air sehingga tidak dipergunakan, mohon dievaluasi kembali karena uang trilliunan tidak bermanfaat, arahan dari pusat juga harusnya bukan hanya infrastruktur tapi pembangunan ekonomi yang terintegrasi sehingga sumber daya manusianya juga dibangun, diberikan lowongan pekerjaan sehingga bisa lebih memandirikan rakyat,” ujarnya.
Adrianus juga menyampaikan soal subsidi. Dia meminta kalau bisa subsidi ke individu, kalo subsidi beras tidak ke individu diberikan maka yang akan bermain kepala desa dan bulog, daerah paling miskin ntt itu banyak namun masih banyak kabupaten surplus masih terima DAK,” katanya.
Masih senada soal pemerataan pembangunan, senator papua Edison Lambe menyebutkan Papua tertinggal dan terbelakang. “Yang benar adalah kami ditinggalkan dan dibiarkan, itu fakta. Dari 2001 itu terbuka ruang diberikan otonomi khusus. Kemarin saya dengar statement presiden yang sampaikan terlalu banyak diberikan ke papua tapi tidak ada pembangunan, itu tidak boleh tipu-tipu presiden, papua memiliki area 3 kali lebih luas dari pulau jawa, dengan akses susah, jadi kalo formulasi dana transfer daerah adalah jumlah penduduk jelas kami kalah tapi kalo luas daerah kami unggul,” tandasnya.
Senator asal Jambi Abu Bakar Jamalia menyerahkan berkas soal tenaga pengajar honorer di daerah. “Sejak tanggal 30 September 2016 itu pengalihan dana pendidikan dari kab kota ke provinsi, itu mengkalisifikasikan beberapa masalah seperti honorer, dan kebutuhan 500 ruang belajar. Berikut kam serahkan berkas aspirasi di Jambi yang perlu perhatian khusus agar bisa dibantu,” paparnya. (esa)
