JAKARTA– Khatib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Asrorun N Sholeh mengatakan, kental nuansa politis saat pihak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuduh Rais Aam PB NU, KH Ma’ruf Amin menyembunyikan identitasnya dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama.
“Tuduhan gubernur DKI Jakarta non aktif tersebut beserta penasehat hukumnya kepada Ketua Umum MUI menyembunyikan (identitas) sebagai mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah tindakan yang sangat politis,” kata Sholeh, di Jakarta, Jumat (3/2).
Dikatakan, pekerjaan KH Ma’ruf Amin yang disebutkan 12 kali dalam BAP adalah yang sedang dijalani atau yang masih diemban. Yang sudah tidak dijabat tidak disebutkan, termasuk jabatan di Dewan Pertimbangan Presiden, anggota DPR dan Ketua Komisi VIII DPR RI. “Ini yang dipolitisir, hingga keluar tuduhan menyembunyikan status,” kata dia.
Tuduhan menyembunyikan identitas, tidak pantas jadi saksi, hingga kesaksian bohong adalah tuduhan sangat tidak berdasar, menghina dan merendahkan KH Ma’ruf Amin. “Tuduhan itu pasti melukai perasaan umat muslim Indonesia,” kata Sholeh yang juga sekretaris Komisi Fatwa MUI.
Terkait perbincangan lewat telepon antara Ma’ruf Amin dan Presiden Susilo Yudhoyono, dia mengatakan dua belah pihak memang melakukan kontak. Namun, komunikasi via telepon itu sudah dikonfirmasi KH Ma’ruf Amin ke media jauh hari. Ma’ruf dan SBY juga tidak merahasiakan peristiwa itu.
Soal pembicaraan dua belah pihak berisi pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa soal penodaan agama oleh Ahok merupakan fitnah serta merendahkan harkat dan martabat ulama.
“Framing ini mengesankan fatwa keluar karena pesanan dan berdimensi politik,” demikian Asrorun M Sholeh. (art)
