JAKARTA– Presidential Threshold dan Parlementary Threshold (PT) tidak relevan digunakan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang digelar serentak serentak 2019.
“Sudah tak relevan penggunaan Presidential Threshold maupun Parlementary Threshold diterapkan pada Pemilu Presiden serta Pemilu Legislatif yang digelar 2019,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Gede Pasek Suardika.
Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Bali itu usai acara penyerahan susunan kepengurusan DPP Hanura 20016-2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasona Laoly di Sekretariat Fraksi Hanura DPR RI, Kamis (19/1) pagi.
Soalnya, lanjut dia, ketika Pilpres dan pileg dilakukan serentak, PT sudah tidak relevan lagi digunakan. Apalagi PT yang ada saat ini sudah digunakan pada pilpres lalu, sementara itu pemilu serentak pilpres maupun Pileg baru untuk pertama kalinya bakal digelar.
Apalagi lanjut mantan politisi Partai Demokrat tersebut, sudah tidak ada relevansinya PT dengan Pilpres maupun Pileg nanti.
Untuk Pilpres, RUU Pemilu yang tengah disiapkan Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI, setiap partai peserta pemilu mempunyai hak yang sama dalam mengajukan calon presiden maupun wakil presiden. Sementara itu, PT hanya dibutuhkan untuk membentuk koalisi.
Hanya saja, lanjut Pasek, Parliamentary Threshold masih diperlukan pada pileg mendatang hanya dengan tujuan untuk menyederhanakan partai dan pengambilan keputusan di tingkat parlemen.
Seperti diketahui. dalam draf RUU Pemilu yang diserahkan ke DPR, pemerintah mengusulkan agar capres dan cawapres dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya atau Pileg 2014.
Lebih jauh Pasek mengatakan, yang dipikirkan Hanura ke depan adalah bagaimana caranya suara rakyat tidak banyak terbuang seperti dalam pileg sebelumnya.
Terkait dengan sejumlah anggota DPD RI yang bergabung dengan Partai Hanura, Pasek mengatakan, saat ini sudah 70 anggota DPD RI yang menyatakan bergabung dengan Hanura. Selain itu, juga ada sejumlah kader dari partai lain yang bergabung dengan Hanura. Salah satunya adalah mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat, Miwan Amir.
Dikatakan, sebagian besar dari anggota DPD itu duduk dalam kepengurusan inti. Sisanya, bakal ditempatkan pada susunan koordinator daerah (korda) dan pemenangan pemilu Hanura 2016-2021.
Pada kesempatan serupa, Sekjen DPP Hanura Syafruddin Sudding mengatakan, target Hanura 2019 selain mencalonkan capres juga memperbaiki jumlah kursi di DPR RI. “Kita berusaha maksimal untuk meraih kursi lebih bayak dari saat ini,” demikian Syafrrudin Sudding. (art)






