JAKARTA– Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar. bukan berita-berita bohong atau hoax yang belakangan banyak muncul di sosial media (medsos) di tanah air. menyatakan keinginannya agar masyarakat mendapat informasi yang benar, bahkan tidak menikmati berita-berita bohong atau hoax.
Berbicara dalam diskusi dengan tema ‘News or Hoax’ Ruang Pers Nusantara III Gedung Parlemen. Jakarta. Selasa (10/1) politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, dalam agama Islam dan mungkin juga agama lain, menyampaikan berita bohong sama saja berbuat dosa. “Tak ada satu juga agama yang mengajarkan kebohongan kepada umatnya.
Agama mana pun melarang kebohongan.”
Awalnya, ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Tengah V ini, masyarakat mempercayai media mainstraim. Namun, dalam perkembangannya kepercayaan itu mulai bergeser. “Ini karena masyarakat lebih suka menerima berita hoax sesuai selera masing-masing,” kata dia.
Dikatakan, jangan sampai masyarakatmenikmati berita bohong. Sebab itu, masyarakat perlu mengetahui mana media dengan wartawan profesional mana yang tidak.
“Jadi tidak perlu dikuatirkan. DPR ketika merevisi UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) justru berangkat dari keinginan supaya tidak terlalu mudah menutup media.
Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi DPR RI lainnya, Sukamta malah mengatakan, berita bohong muncul karena pemerintah tidak bekerja baik. Kalau saja pemerintah bekerja sesuai harapan rakyat, berita hoax bakal hilang dengan sendirinya.
Karena itu, kata wakil rakyat juga dari Fraksi PKS dari Dapil Yogjakarta ini, meminta pemerintah tidak bisa serta merta menyalahkan masyarakat sebab maraknya berita hoax mencerminkan kinerja pemerintah yang kurang berperan baik sebagai sumber informasi.
“Contohnya adalah kasus jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Presiden dan para menteri menyebutkan data yang berlainan satu sama lain,” jelas Sukamta.
Dalam kasus jumlah TKA asal China itu, Sukamta menilai, pemerintah tidak satu suara dalam menyatakan kepada publik. “Akhirnya, masyarakat bereaksi, yang benar siapa ini. Menteri Polhukam, Menaker, Kemenkominfo, Presiden atau siapa? Akhirnya, ini pasti ada yang bohong di antara empat pihak. Yang benar satu, yang lain bohong,” tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
Ditambahkan, di medsos marak sebaran hoax lantaran didahului rasa penasaran masyarakat atas sebuah pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tapi tidak komprehensif. “Kalau masalah hoax, ini relatif saja. Karena produksi berita bohong potensinya yang terbesar itu pemerintah, bukan masyarakat.”
Karena itu, Sukamta menyarankan agar pemerintah sebaiknya memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu.“Kalau pemerintah bekerja sangat baik, insya Allah yang hoax itu akan hilang dengan sendirinya,” demikian Sukamta. (art)
