JAKARTA (parlementaria.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi APBD tahun 2017 yang sudah disetujui oleh masing-masing pemerintah daerah dengan DPRD. Jika ada anggaran yang tidak rasional maka akan dipangkas.
“Kami mengevaluasi setiap keputusan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Pokoknya anggaran provinsi dan daerah itu bisa sah kalau sudah diteken Mendagri,” tegas Mendagri Tjahjo Kumolo usai melantik Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, di Kemendagri, Jum’at (30/12).
Dalam melakukan evaluasi APBD tersebut, jelas Mendagri, Kemendagri akan menilai, mana saja anggaran yang dinilai tidak rasional, ada indikasi markupnya serta yang tidak ada payung hukumnya. “Kalau kita temukan anggaran-anggaran yang tidak perlu akan kami potong meski Plt Gubenurnya pejabat Depdagri,” tegas Tjahjo.
Dijelaskan Tjahjo, dalam mengevaluasi APBD tersebut, juga akan diarahkan agar fokus dalam menggunaan anggaran. “Kami arahkan untuk fokus. Daripada bangun kolam ikan, daripada bangun rumah jabatan kan lebih baik untuk infrastruktur yang ada,” kata Mendagri.
Dikatakan Mendagri, pihaknya akan menerapkan di semua daerah apa yang menjadi skala prioritas, termasuk di Jakarta. Kalau jakarta fokusnya, infrastruktur jalan, membangun tempat-tempat pembuangan sampah, mengurangi kemacetan dan bagaimana mengatasi banjir.
“Di Jakarta, itulah yang difokuskan, membangun konektivitas dengan Banten, dengan Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor untuk mengurangi banjir dan kemacetan. “Nah kalo dicantumkan anggaran-anggaran yang tidak perlu, kami potong walaupun Plt-nya itu eselon 1 Depdagri walaupun sudah mendapat persetujuan dengan DPRD,” tegas Mendagri
Dalam penyusunan APBD, anggaran 1 rupiah harus fokus. Ada hasilnya, ada manfaatnya buat kepentingan masyarakat. “Arahan presiden fokus, transparan, jangan ada bentuk-bentuk program yang gak jelas, gak fokus, yang tidak ada manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi semua daerah, kalau gak ya kami potong dan kita alihkan ke yang lebih fokus. (esa)
