JAKARTA – Pertarungan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017, bukan seperti bermain sepak bola yang jika menyerang, pasti disukai penonton. Kalau dalam politik seperti di pilkada, seorang calon kepala daerah, sebaiknya tidak melakukan serangan habis-habisan terhadap kandidat lainnya, jika tak ingin kalah di Pilkada.
Demikian disampaikan Direktur Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria ketika berbicara dalam Diskusi Publik bertema “Peran Media Alternatif dalam Meredam Isu SARA di Pemilukada Serentak 2017” yang diselenggarakan oleh Social Media for Civiv Education (SMCE), di Gedung Dewan Pers jalan Kebon Sirih No.32-34 di Jakarta, Kamis (22/12).
Hariqo menjelaskan bahwa publik yang tak suka dengan calon kepala daerah yang melakukan serangan habis-habisan terhadap lawannya, akan menggalang kekuatan melalui media sosial (medsos). “Kenapa? Sebab peran media sosial atau media alternatif sangat lah besar untuk menggalang kekuatan saat Pilkada, Pileg, atau pun Pilpres,” katanya.
Kendati demikian, dia menyarankan pemerintah berperan aktif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial oleh orang tak bertanggung jawab. “Pemerintah harus aktif mendorong publik membuat konten yang positif. Dengan cara ini, media sosial tak akan disalahgunakan,” tukas Hariqo.
Dari pengamatannya, Kemendikbud merupakan kementerian yang paling aktif membuiat konten positif. Bahkan dari kaca-matanya, dia melihat kalau media atlernatif telah banyak disalahgunakan.
“Media alternatif atau media sosial yang awalnya seru, kini menjadi menengangkan,” ucapnya lgi.
Dalam kesempatan sama, Ferry Kurnia dari KPU Pusat menyatakan telah meminta kepada para kandidat, terutama yang akan bertarung di Pilkada Jakarta untuk menyerahkan akun media sosialnya, untuk mencegah disalahgunakannya medsos saat proses Pilkada berlangsung. “Terkait dengan pelaksaan Pilkada DKI Jakarta, kami minta kepada para kandidat untuk menyerahkan akun media sosialnya ke KPU. Ini perlu agar tak disalahgunakan,” katanya.
Menurut Ferry, Media alternatif muncul kerana masyarakat tidak puas dengan informasi yang diperoleh dari media mainstream, seperti televisi, koran, dan radio. “Namun saya berharap media alternatif bisa memerankan fungsinya untuk ikut mencerdaskan publik melaui informasi yang mereka sampaikan,” ujar dia.
Sedang pengamat sosial media, Agus Sudibjo mengusulkan agar perusahaan layanan informasi seperti Google, Yahoo, dan lain-lain, juga harus dimintai pertanggungjawabannya jika media bersangkutan disalahgunakan oleh pemakainya. Sebab yang selama ini terjadi, ketika pengguna medsos melakukan kesalahan, maka hanya yang bersangkutan (pengguna) yang dimintai pertanggungjawabannya, sementara perusahaan layanan informasinya seperti Google dan Yahoo tak pernah dipermasalahkan. “Padahal mereka jelas-jelas mendapat keuntungan dari usaha yang mereka lakukan,” pungkasnya. (esa)
