JAKARTA -Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan menyatakan banyak pihak yang melihat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dalam konteks yang lebih luas, kombinasi Islam dan demokrasi dapat tumbuh harmonis.
“Dalam konteks yang lebih spesifik, Indonesia banyak dijadikan rujukan sebagai negara dimana demokrasi dan Islam dapat tumbuh secara harmonis,” ujar Fadli dalam menanggapi Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September.
Dalam perkembangannya, Fadli melihat demokrasi di Indonesia meski banyak tantangan namun telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi dengan mampu menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara langsung.
“Sejak 1998, walaupun memiliki banyak tantangan, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi. Indonesia telah menerapkan pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, serta pelaksanaan pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan di 269 daerah secara tertib dan aman,” tuturnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, jika dilihat lebih dalam demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural serta masih memiliki tantangan. “Namun jika dilihat lebih dalam, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih sebatas prosedural. Belum substansial, dan masih dihadapkan pada tantangan agenda kesejahteraan yang besar,”ujarnya.
“Ini tergambar dari masih tingginya kesenjangan di tengah masyarakat Indonesia. Kooefisien Gini Indonesia saat ini 0.41. Sehingga meski pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya,” jelas Fadli.
Fadli juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal sebagaimana diterapkan di negara barat, namun Indonesia menerapkan demokrasi pancasila. Fadli pun juga menambahkan bahwa saat ini yang berkembang hanyalah demokrasi politik.
“Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Yang mencakup demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Problemnya, yang saat ini berkembang hanyalah demokrasi politik.Sehingga demokrasi yang kita jalani belum diiringi pembangunan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial,” jelasnya.
Fadli menegaskan bahwa demokrasi tetap harus dibangun dengan memperhatikan konteks, budaya dan sejarahnya. “Demokrasi di setiap negara harus dibangun dengan memperhatikan konteks, berdasarkan budaya dan sejarahnya. Democracy is not one size-fit all solution,” tambah Fadli.
Dalam konteks global, Fadli menambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 193 negara anggota PBB yang mengadopsi 2030 Agenda for Sustainable Development, yakni sebuah komitmen global untuk menghadirkan kesejahteraan secara lebih cepat bagi warga negaranya.
“Adanya komitmen ini sangat penting, dan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi agenda kesejahteraan yang sudah ditetapkan,” tutup Fadli. (chan)
