JAKARTA– Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) Jawa Timur mengeluhkan penundaaan Dana Alokasi Umum (DAU) di provinsi itu kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di Jember, Jawa Timur, Sabtu (27/8).
Pemerintah telah memutuskan menunda pencairan DAU untuk daerah itu karena serapan anggaran di daerah setempat rendah, dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.07/2016.
Untuk Jawa Timur, penundaan pencairan DAU sejumlah kabupaten/kota
Rp2,6 triliun dan Kabupaten Jember menduduki peringkat
pertama di Jawa Timur Rp247 miliar.
Koordinator Wilayah Apkasi Jawa Timur, Faida, di Jember, Sabtu (27/8)
mengatakan, banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan penundaaan
DAU itu dan keluhan pemerintah kabupaten di Jawa Timur merupakan hal
wajar.
“Pemotongan DAU Jember cukup besar dan hanya selisih sedikit dengan
pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang nominalnya sekitar Rp302 miliar,”
ucap perempuan bupati pertama di Jember itu.
Menanggapi hal itu, Soekarwo justru mengatakan, harusnya pemerintah kabupaten/kota tidak hanya mengeluh karena pemerintah provinsi juga kena penundaan pencairan DAU.
Pakde Karwo –sapaan akrab Soekarwo– menyarankan agar pemerintah
daerah memakai skenario paling sulit di antaranya menunda pembelian
barang dan jasa.
“Kenyataan itu harus menjadi perhitungan. Harus ada skenario paling
sulit yaitu dari ditunda menjadi tidak bisa dibayar. Ini soal perhitungan
uang, sehingga tidak bisa kita melakukan skenario sangat optimis.
Kenyataan harus masuk dalam perhitungan,” demikian Soekarwo. (art)
