JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati cermat memangkas APBN 2016 untuk
penghematan anggaran dengan menjaga kredibilitas Presiden Joko
Widodo dan Nawa Cita.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun
menyampaikan sikap fraksinya pada rapat kerja antara Komisi XI DPR RI
dengan Menkeu beserta jajarannya yang dipimpin Ketua Komisi XI
Melcias Markus Mekeng, pekan ini.
Dikatakan Misbakhun, meski fraksi-fraksi di DPR RI mendukung rencana
Menkeu memangkas APBN 2016, tapi Fraksi Partai Golkar minta langkah
itu secara cermat dengan tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko
Widodo dan Nawa Cita.
Presiden Jokowi, kata dia, sudah menegaskan dalam pidatonya di depan
Sidang Paripurna tahunan MPR RI maupun sidang bersama DPR RI dan
DPD RI bahwa dia punya komitmen menjaga kesinambungan kredibilitas
pemerintahan. “Golkar mengingatkan agar jangan sampai mengorbankan
cita-cita Presiden dalam Nawa Cita.”
Menkeu memang perlu melakukan kalibrasi di kementeriannya maupun
pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan. Namun, mantan Direktur
Pelaksana Bank Dunia itu hendaknya dapat menjaga kredibilitas
pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Misalnya, komitmen Presiden
membangun dari pinggiran dapat tetap terjaga,” kata Misbakhun.
Menkeu tampak mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Jokowi agar
anggaran infrastruktur tak dipangkas, guna menyeimbangkan dukungan
infrastruktur Jawa dengan luar Jawa. “Tugas kita mengawal APBN.
Pengawalan Partai Golkar bukan hanya di atas kertas, tapi realitas di
lapangan,” tegas Misbakhun.
Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan, ada beberapa hal menyangkut
penjagaan kredibilitas Presiden Joko Widodo yang harus diperhatikannya.
Dicontohkan, dana tunjangan profesi guru sekitar Rp23 triliunan, yang
menurut Sri Mulyani belum dicairkan karena gurunya tidak ada atau
gurunya belum disertifikasi.
Beberapa anggota Komisi XI DPR RI termasuk Misbakhun mengaku bertemu dengan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal 2016 tapi belum dibayar. “Guru-guru itu ada orangnya, tapi tunjangannya belum dibayar,” demikian Misbakhun. (art)
