JAKARTA– Walau keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan tetapi sampai saat ini pendidikan melalui jalur madrasah belum mendapatkan perhatian berarti dari pemerintah.
Karena itu, kata Ketua Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Hj Ida Fauziyah ketika membuka diskusi ‘Tasheh Draft Naskah Akademik RUU Pendidikan Madrasah’, Rabu (22/8), bersama Prof DR Nur Cholis Setiawan MA (Kemenag), DR Hadiat MA (Bappenas), HZ Arifin Junaidi (NU) dan Asrori S Karni (Gatra), kehadiran negara memberdayakan madrasah perlu dipertanyakan.
Selama ini, kata Ida, 94 persen pendidikan madrasah dikeola masyarakat. Dalam hal ini negara sangat beruntung dimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara yang menjadi tugas pokok negara sudah diambil-alih masyarakat tanpa bantuan negara.
Padahal, kata Ida, seperti madrasah di Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, umurnya sudah satu abad. Usia yang melebihi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi, pesantren ini membiayai hidup sendiri. “Namun, dengan kondisi madrasah yang tertinggal khususnya dari sisi anggaran (APBN dan APBD) apakah pemerintah akan tetap diam?”
Menurut Ida, pendidikan madrasah itu dalam kondisi memprihatinkan. Itu artinya tidak hidup tetapi juga tidak pula mati (layamutu wala yahya). Belum lagi berbicara guru, bangunan, infrastruktur dan sebagainya.
“Dari segi gaji guru saja, apa yang diterima guru madrasah jauh dari standar UMR maupun UMK. Bahkan masih banyak yang menerima tidak lebih dari Rp 100.000,- sebulan. Tapi, mereka tetap semangat mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Ida.
Karena itu, negara harus hadir melalu RUU Pendidikan Madrasah sebagai payung hukum, untuk menunjukkan keperpihakan negara melalui anggaran (APBN dan APBD). “Fraksi PKB DPR akan terus memperjuangkan anggaran madrasah ini meski pemerintah terus melakukan pemotongan anggaran,” kata dia
Nur Kholis berpendapat, kehadiran negara boleh dikatakan hampir tidak ada. “Pemerintah masih diskriminatif. Terlebih PP No.19/2016 tentang tunjangan gaji ke-13 untuk 76.551 guru non PNS dihapus. Kan, tidak mungkin mereka itu mengajar di sekolah negeri. Padahal, jumlah lembaga pendidikan madrasah sudah mencapai 776.893,” kata dia.
Alasannya, sekolah di daerah saat ini sudah milik bupati, walikota dan gubernur. Tapi, kata Nur Kholis, yang dipertanyakan kenapa pemerintah pusat masih mengelola 40 persen dana Bansos dari Rp 40 triliun?
“Jadi, kalau caranya seperti ini, sampai kiamat pun pengelolaan madrasah ini tak akan beres. Pemerintah tidak mau tau dengan tugasnya. Padahal, anggaran APBN Rp 18,7 triliun untuk madrasah habis untuk membayar yang wajib, dan tersisa kurang dari Rp 1 triliun.”
Dari 94 persen madrasah yang dikelola masyarakat, 16 persen atau 813 ribu guru yang PNS, sedangkan 84 persen adalah non PNS dengan segala tantangannya. Tantangan madrasaha antara lain soal tunjangan, gaji dan sertifikasi yang sangat memprihatinkan. Itulah antara lain yang harus diperhatikan dalam RUU Pendidikan Madrasah.”
Padahal, kebiajakan pendidkan madrasah dan pendidikan umum tidak ada perbedaan. “Posisinya sama dan APBN pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan, jika ternyata masih ada kesenjangan, maka ke depan harus diperbaiki,” demikian Nur Kholis Setiawan. (art)






