JAKARTA – Pakar hukum tata negara Irman Putrasidin menyarankan DPD RI untuk lebih fokus membicarakan amandemen UUD 1945 dari pada sibuk memperebutkan kekuasaan atau kursi pimpinan lembaga tinggi negara yang lahir dari hasil reformasi itu.
“Perebutan kekuasaan itu inkonstitusional dan ilegal. Biarkan saja lima tahun,” tegas Irman Putrasidn dalam diskusi “Menguji Komitmen MPR tentang Amandemen UUD 1945”, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (20/7).
Sejak beberapa waktu belakangan ini, DPD RI disibukan dengan penyusunan perubahan Tatib yang diusulkan oleh sebagian anggotanya. Salah satu materi Tatib tersebut adalah mengenai masa jabatan pimpiman alat kelengkapan, termasuk masa jabatan pimpinan DPD RI menjadi 2,5 thun.
Karena itu, Irman menyayangkan sikap anggota DPD RI yang lebih sibuk dengan perebutan kekuasaan di internal dari pada memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat kewenangan lembaga mereka.
Apalagi, sambung Irman, ada wacana penyampaikan laporan pertanggungjawaban Pimpinan DPD RI setiap tahun dan jika laporan pertangungjawaban itu ditolak maka pimpinan diganti.
“Ini tak bagus untuk masa depan DPD. Ini inkonstitusional dan tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita. Hentikanlah proses inkonstitusional ini dan fokuslah untuk membicara masalah amandemen,” ujar Irman Putrasidin.
Menurut Irman, amandemen UUD 1945 untuk memperkuat kewenangan DPD jauh lebih penting dari pada perebutan kursi pimpinan. “Amandemen lebih penting karena menyangkut seluruh daerah dan ini menjadi tuntutan banyak pihak,” kata Irman.
Irman juga tidak ingin peran DPD hanya seperti sekarang ini yang hanya konsultasi dan memberikan masukan dalam pembahasan RUU di DPR. Tapi harus lebih sehingga parlemen lebih hidup.
“Kalau cuma hanya bersifat konsultasi dan memberikan masukan, sama saja dengan kita orang biasa. Pada hal anggota DPD itu diberi gaji yang besar. Karena itu peran DPD harus diperkuat dan ikut memutuskan dalam pengambilan keputusan. Untuk memperkuat itu harus dengan mengamandemen UUD 1945,” kata Irman.
Apalagi kata Irman, Ketua MPR Zulkifli Hasan sudah memberikan dukungan terhadap amandemen. jika DPD betul-betul serius untuk menggulirkan amandemen maka harus memberikan dukungan statemen Ketua MPR dan DPD jangan diam saja. “Dukungan ini sangat penting. Untuk itu anggota DPD harus segera mengumpulkan tanda tangan untuk penguatan amandemen,” kata Irman.
Wakil Ketua Badan Pengembangan Kapasistas Kelembagaan (BPKK) DPD Intsiawati Ayus menyebut anggota DPD yang ikut terlibat dalam perebutan kekuasaan internal itu adalah oknum.
Tidak seluruh anggota DPD ikut terlibat dalam perebutan kekuasaan di internal DPD ini. Kalau saya menyebutnya oknum. Karena kami menyadari bahwa masa jabatan pimpinan itu sudah ada kalendernya. Jadi kita tunggu ada kalendernya,” kata senator asal Riau itu.
Terkait kran amandemen yang sudah dibuka Pimpinan MPR, Iin, begitu dia akrab disapa mengatakan, keinginan DPD untuk amandemen UUD sudah sangat mendesak.
“Karena aliran aspirasi yang disampaikan kepada DPD sudah menjadi beban moral dan politik. DPD pada posisi siap untuk amandemen. Namun pasti ada realita politik, hukum, hingga anggaran ketika dilakukan amandemen,” tegas Iin.
Intsiawati menilai jangan lagi beban negara, ditambah lagi beban daerah ditujukan kepada DPD. Karena DPD sudah menjadi saluran yang diminati oleh daerah sebagai penyambung lidah ke pusat. “Daerah sangat membutuhkan DPD sebagai penyambung lidah,” tuturnya.
Iin mengaku bahwa DPD sangat siap dengan amandemen kelima konstitusi itu. “DPD betul-betul siap menghadapi proses amandemen. DPD sudah menyiapkan materi dan naskah yang akan dibawa dalam amandemen,” kata Iin.
Sementara itu, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Unsur Kelompok DPD, Farhan Hamid mengakui bahwa proses amandemen dilakukan secara terbatas, terutama untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar dari Haluan Negara. Karena implikasi pasca reformasi semua bergerak sesuai dengan caranya masing-masing. Seperti presiden berjalan dengan visi dan misinya, gubernur dan bupati/walikota juga berjalan masing-masing.
Namun dalam amandemen yang terbatas tersebut, kata Farhan, juga tidak menutup untuk mengamandemen pasal-pasal untuk memperkuat kewenangan DPD. “Selama 2 periode spritnya MPR semakin kuat terhadap DPD. Ada kesepahaman di badan MPR untuk penguatan DPD,” ungkap Parhan. (chan)






