JAKARTA– Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dengan sapaan Ahok membantah dana penggusuran Kalijodo Rp 6 miliar berasal PT Agung Podomoro Land (APL) dan dibarter dengan kemudahan melakukan reklamasi di pantai utara Jakarta.
Dikatakan, setelah PT APL mendapat izin prinsip yang ditandatangani gubernur DKI Jakarta saat itu, Fauzi Bowo, mereka meminta untuk menyambung dengan izin pelaksanaan reklamasi. Namun, sebelum mengabulkan permintaan itu, pihaknya bertanya tentang kontribusi apa yang akan mereka berikan.
“Jadi, bukan istilah barter tetapi kontribusi Anda apa? Kami tidak mau, setelah pulau sudah jadi, nanti yang membangun pulau di tanah kami siapa? Bisa tidak pegawai tinggal di pulau? Kalau pegawai tidak di pulau, masa datang dari Depok, Tangerang, Bekasi masuk ke pulau. Makanya, kami minta kalau begitu tolong kami ada bagi hasil,” kata Ahok, kemarin.
Dijelaskan, penanganan wilayah Kalijodo merupakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari Sinar Mas. Sedangkan untuk APL, mereka mengeluarkan uang pembangunan jalan inspeksi dan beberapa infrastruktur lainnya, termasuk di kawasan Kalijodo.
Hitungan biaya yang dikeluarkan, kata Ahok, dikeluarkan appraiser atau orang yang menghitung appraisal (harga taksiran). Pihaknya berani memberikan izin karena APL bersedia membayar kontribusi tambahan di pulau reklamasi 15 persen dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Misalnya, dia kerjakan habis Rp 100 miliar, dia mengaku Rp 200 miliar, begitu di-appraisal cuma 100 (miliar rupiah). Kami masuk pembukuan 100 (miliar rupiah) atau 200 (miliar rupiah)? 100 (miliar rupiah).”
Itu tak jauh berbeda dengan permintaan penambahan Koefisen Lantai Bangun (KLB) dari Mori (perusahaan Jepang) yang membangun jalan simpang susun Semanggi. Hitungan awal Rp 500 miliar, tetapi begitu bekerja dan dicek menggunakan appraisal, pembangunannya hanya sekitar Rp 300 miliar. (art)
