JAKARTA– Dari audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ditengarai merugikan keuangan negara.
Karena itu, kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, kasus ini sangat layak diangkat melalui Panitia Khusus (Pansus). “Yang dibeli Pemprov DKI Jakarta memang lahan terkunci. Lahan itu tidak ada akses masuknya. Satu-satunya akses masuk lahan milik orang lain,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, Selasa (19/4).
Hal tersebut diketahui setelah Fadli melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi RS Sumber Waras hari sebelumnya. Dari pengamatan politikus Partai Gerindra ini, lokasi fisik yang dibeli pemerintah provinsi adalah di Tomang bukan di wilayah Jalan Kyai Tapa. “Tidak ada akses dan sentuhan tanah yang dibeli Pemprov dengan Jalan Kyai Tapa,” ujar Fadli.
Untuk menyelidiki kasus pembelian ini, Fadli menilai Panita Kerja penegakan hukum bisa ditingkatkan melalui pembentukan pansus. Dengan demikian, penyelidikan kasus itu tak hanya melibatkan Komisi III namun juga komisi-komisi terkait.
“Kalau ada anggota DPR dari dua fraksi berbeda dan lebih dari 25 anggota menginginkan pansus, saya kira bisa saja dibentuk pansus,” demikian Fadli Zon. (art)
