Breaking News
Polhukam

BPK Temukan Penyimpangan Pengadaan RS Sumber Waras

×

BPK Temukan Penyimpangan Pengadaan RS Sumber Waras

Sebarkan artikel ini

warasJAKARTA– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

“Pemeriksaan investigatif terhadap pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras menyimpulkan ada penyimpangan dari proyek itu. BPK menemukan adanya penyimpangan,” kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bakhtiar Arif, Rabu (13/4).

Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014, BPK menemukan pengadaan tanah RS Sumber Waras tidak melalui proses memadai sehingga berindikasi merugikan daerah Rp191,33 miliar.

Karena itu, BPK memberi rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (ahok) untuk membatalkan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36.410 m2 dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Jika tidak, BPK menyarankan Ahok memulihkan indikasi kerugian daerah minimal Rp191,33 miliar atas selisih harga tanah dengan PT Ciputra Karya Unggul (CKU).

Menurut Bakhtiar, BPK fokus kepada penyelamatan atau pemulihan keuangan negara. BPK menggelar pemeriksaan investigatif untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai surat KPK 6 Agustus 2015.

“BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif sesuai ketentuan yang berlaku dan standar pemeriksaan keuangan negara. BPK telah menyerahkan hasil pemeriksaan kepada KPK pada 7 Desember 2015,” demikian Bakhtiar Arif. (art)

Komentar