JAKARTA– Bakal calon ketua umum yang maju pada Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali, 7 Mei mendatang sudah harus mengedepankan intergritas, gagasan dan kepemimpinan, bukan politik transaksional seperti beberapa waktu belakangan yang mengerdilkan partai.
Demikian dikatakan pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, Selasa (12/4). menanggapi umbar janji para kandidat ketua untuk menarik hati pemilik suara pada Munaslub Partai Golkar mendatang.
Harusnya, kata Sarjana Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada ini, Partai Golkar, baik elite pusat maupun akar rumput sudah seharusnya mengutamakan pertarungan integritas, gagasan, dan kepemimpinan.
“Dalam kondisi seperti sekarang apa Partai Golkar masih mau memparipurnakan pragmatisme politiknya dan membiarkan pembusukan di dalam? Saya yakin, Partai Golkar tidak mau ada kemunduran baik secara organisasi maupun elektoral.
Mestinya harus ada transformasi dalam konteks mekanisme suksesi kepemimpinan yang akan terjadi dalam Munaslub 7-9 Mei mendatang.”
Yang harus dipertarungkan dalam Munaslub nanti adalah kriteria standar, seperti integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan manajerial, serta kriteria khusus seperti memiliki gagasan besar, secara internal mengakar di jejaring Partai Golkar, serta memiliki nama baik dan relasi politik yang bisa diandalkan ke luar.
Bila tradisi pragmatisme di tubuh Partai Golkar dibiarkan, lanjut Hanta, partai berlambang beringin ini sama saja dengan mengerdilkan diri dan melakukan deparpolisasi dari internal partai sendiri.
“Pragmatisme jelas melemahkan peran partai dengan politik transaksional, citra partai semakin rusak, dan secara internal, dia merusak mesin politik Partai Golkar sebab semua dihitung dari logistik, bukan militansi ideologis. Kalau dibiarkan, jelas merugikan Partai Golkar sendiri,” kata Hanta.
Akibat politik transaksional yang sudah terjadi di Partai Golkar beberapa waktu belakangan, jelas Hanta, sudah terlihat dari terus menurunnya perolehan suara partai beringin ini.
Bila para calon ketua umum dan akar rumput Partai Golkar tetap membiarkan tradisi pragmatis, memilih ketua umum yang ber-”amunisi” banyak, dan bukan yang melakukan kaderisasi, niscaya Partai Golkar semakin ditinggalkan.
Partai Golkar semestinya memiliki paradigma revolusioner untuk menunjukkan Munas kali ini berbeda, bukan pertarungan uang, melainkan pertarungan gagasan.
Karenanya, perlu dibangun kesadaran politik di kalangan Partai Golkar, baik di elite pusat maupun di akar rumput, baik dari internal seperti komite etik yang baru dibentuk maupun dari luar seperti KPK. Calon yang berpolitik uang seharusnya didiskualifikasi secara tegas.
Ya, menjelang Munaslub Partai Golkar yang tinggal beberapa minggu lagi, para calon ketua umum umbar janji kepada calon pemilihnya pun mulai terasa. Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar pun mulai mengidentifikasi sosok ketua yang memberikan janji kontribusi secara konkret.
Di Banda Aceh, Minggu (10/4/) malam misalnya, Airlangga Hartarto mendapat pertanyaan dari fungsionaris DPD Kabupaten Nagan Raya, Zulkarnain. Dia menanya apa kontribusi untuk pengurus DPD sekaligus untuk membesarkan Partai Golkar bila terpilih di Bali nanti.
Airlangga yang ‘dipancing’ Zulkarnaen hanya menjanjikan logistik untuk daerah.
Menurut pimpinan Komisi VI DPR RI ini, sejak zaman kepemimpinan Jusuf Kalla, dia sudah membantu penyiapan logistik ke daerah setiap bulan sampai ada perubahan prioritas. Namun, logistik pusat ke daerah diakui tersendat tiga-empat tahun terakhir ini.
“Pusat insya Allah berkontribusi untuk menambah semangat. Tapi kemenangan pemilu itu kunci pertamanya adalah militansi, organisasi yang kuat, dan terakhir baru logistik,” tutur Airlangga.
Dia mencontohkan militansi yang ditunjukkan fungsionaris di Nusa Tenggara Barat yang maju dalam pilkada tanpa dukungan Partai Golkar, tetapi setelah menang tetap menjadi pengurus.
Di sisi lain, Airlangga menjanjikan DPP Partai Golkar semestinya mengikuti pendapat DPD-DPD dalam menentukan calon-calon kepala daerah. Dengan desentralisasi kewenangan untuk menentukan calon kepala daerah, selain menghapus penerapan mahar, juga mendorong kader Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi pilkada.
Mengutamakan kader partai sendiri diyakini memberi manfaat lebih pada Partai Golkar ketimbang sekadar mendukung calon populer. Karena itu, Airlangga mendorong kader Partai Golkar untuk menyerap aspirasi dan menuangkannya dalam kebijakan publik.
“Untuk wilayah seperti Aceh, misalnya, kader yang menjadi bakal calon gubernur semestinya mendorong perekonomian wilayah berbasis sumber daya alam yang ada di tempatnya,” demikian Airlangga Hartarto. (art)
