JAKARTA– Ketua DPR RI, Ade Komarudin ingin menjadikan perpustakaan parlemen DPR RI yang pembangunannya tengah diwacanakan dapat menjadi simbol peradaban dan kemajuan parlemen Indonesia.
Karena itu, kata Ade yang akrab disapa Akom tersebut, banyak kalangan cendekiawan yang mendukung perpustakaan yang direncanakan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu.
“Kalangan cendekiawan di dalam maupun di luar pemerintahan mendukung pembangunan perpustakaan itu. Perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi simbolisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran dan peradaban. Ini juga sebagai insfrastruktur pemikiran ilmu pengetahuan,” tegas Akom dalam acara Pressgathering ‘Sinergi DPR – Wartawan dalam Sosialisasikan Kebijakan DPR RI’ , Sabtu (2/4).
Hadir antara lain Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Kabiro Pemberitaan Media Cetak dan Medsos H. Suratno, Kabid Protokoler, Damayanti, dan staff Sekjen DPR RI lainnya.
Kenapa tidak membangun perpustakaan di seluruh pelosok tanah air? Akom mengatakan, itu pasti dibutuhkan. Tapi, untuk parlemen lebih mendesak agar anggota DPR, seluruh staf ahli DPR RI, juga wartawan kualitasnya akan lebih baik, dan masyarakat yang datang ke DPR RI juga bisa membaca sejarah DPR RI dan lain-lain, sehingga diharapkan menumbuhkan budaya membaca.
Dengan membaca, kita memiliki mimpi-mimpi terhadap apa yang harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Itu baru keinginan. Belum dibicarakan dengan BURT dan Sekjen DPR RI. Tapi, baru wacana saja sudah ditolak oleh sebagian masyarakat. Namun, demi perbaikan dan dengan tujuan yang baik, DPR akan jalan terus. Karena itu meski di-bully, diributkan akan hal-hal baik itu, saya akan jalan terus,” kata Akom.
Kalau pemerintah mendukung dengan anggaran yang cukup, pihaknya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengaudit proses penganggaran pembangunan perpustakaan tersebut agar berlangsung secara transparan. “Saya lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada mendorong pembangunan yang salah dan tercela.”
Lebih jauh Akom mengatakan, kalau rencana perpustakaan itu disebut sebagai untuk ‘ngerampok’, justru yang bilang seperti itu biasanya memang ‘maling’. Jadi, pers sebagai mitra DPR RI diharapkan terus mengkritisi dan menjadi mitra untuk kinerja DPR RI sesuai fungsi dan tugasnya untuk legislasi, anggaran dan pengawasan. Sehingga kalau DPR gaduh tidak masalah jika untuk kebaikan. Bukan sebaliknya apalagi penyalahgunaan kekuasan atau a bus of power.
Tentang rencana pembangunan Gedung DPR RI yang baru, kata Akom, setiap sekitar 9.000 orang lalu-lalang di DPR RI dan itu terkonsentrasi di Gedung Nusantara I DPR. Untuk memasuki gedung itu setiap harinya, antriannya juga luar biasa macet.
“Jadi, menurut arsitektur gedung itu sudah berbahaya. Tapi, ini kan tidak disampaikan ke publik. Yang ada hanya protes menolak pembangunan. Ini yang mesti diluruskan. Bayangkan 560 anggota DPR dengan 7 stat-nya sudah 3.920 orang. Belum ditambah karyawan PNS, cleaning service, tamu, dan keluar-masuknya logistic, dan barang-barang lainnya, sehingga gedung itu sudah tidak memadai lagi,” demikian Ade Komarudin. (art)
