JAKARTA– Tantangan bangsa Indonesia ke depan baik di bidang politik maupun ekonomi semakin berat. Karena itu, para cendikiawan muslim Indonesia harus menyadari hal tersebut untuk kesejahteraan rakyat karena dua faktor tersebut menjadi penentu dalam dinamika politik nasional maupun internasional.
“Jadi, harus kita insyafi bahwa dalam konteks ekonomi, golongan umat Islam sedang dalam posisi bukan saja tidak diuntungkan, tapi nyata-nyata makin terpinggirkan. Padahal umat Islam di Indonesia adalah umat mayoritas,” tegas Zulkifli pada pelantikan dan rapat kerja pengurus ICMI Orwil Jambi 2015-2020 bertema “Jalan Memberdayakan Umat Menjadi Makmur dan Bermartabat, Rabu (2/3).
Demikian keterangan pers MPR RI, Zulkifli Hasan yang juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, tantangan umat Islam akan bertambah berat karena meski mayoritas, dengan munculnya stereotype-stereotype yang cenderung negatif, di antaranya anggapan bahwa umat Islam tidak toleran, radikal, teroris dan sebagainya.
Padahal, kata dia, tidak ada praktik toleransi yang mengalahkan praktik toleransi yang ada di Indonesia. Tentu saja, toleransi yang luar biasa tersebut diberikan oleh umat Islam sebagai mayoritas warga negara ini.
Karena itu, perlu menjadi perhatian utama para cendikiawan muslim, agar bangsa ini bisa memulai upaya nyata demi bisa memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki keadaan umat dan bangsa Indonesia. Upaya itu sangatlah penting dalam konteks untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Hari ini, kita disuguhi data-data yang sungguh membuat kita prihatin. Kesenjangan antara kaya dan miskin makin lebar. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Dan yang berada pada posisi lemah itu, sekali lagi, adalah golongan umat Islam. Jika dibiarkan terus menerus tanpa penyelesaian, maka keadaan ini bisa menjadi bom waktu yang membahayakan keutuhan NKRI.”
Diingingatkan bahwa rasa bangga bahwa Indonesia berhasil menjalankan demokrasi dan menjadi negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India,namun kini dengan melihat fakta-fakta kesenjangan yang makin lebar tersebut, rasanya sudah saatnya bangsa ini perlu melakukan evaluasi, dengan mengajukan pertanyaan apakah sesungguhnya yang salah dengan pelaksanaan demokrasi kita.
“Demokrasi, dengan pengertian dasar umum kedaulatan di tangan rakyat, diharapkan bisa membuat rakyat mendapatkan kedaulatan. Namun sayangnya hal itu nampaknya perlu dievaluasi. Sekedar gambaran yang tentu saja kita semua sesungguhnya pasti sudah tahu, bahwa biaya politik di era demokrasi ini menjadi semakin mahal. Singkat kata, demokrasi telah dibajak oleh kaum kapitalis, sehingga yang terjadi kemudian adalah korporatokrasi,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
