JAKARTA– Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa mantan Direktur PT Pelindo II, RJ Lino terkait pembangunan New Priok atau Kalibaru yang janggal dan merugikan negara. Bahkan pembangunan New Priok yang mundur sampai dua tahun telah menelan biaya puluhan triliun rupiah.
Menurut Zaldy, pembangunan pelabuhan baru yang sangat besar di DKI Jakarta terbilang aneh, karena kegiatan ekspor-impor di Jakarta menurun drastis akibat pindahnya hampir semua industri keluar dari DKI Jakarta.
“Tapi, kenapa RJ Lino ngotot untuk membangun pelabuhan baru yang besarnya dua kali dari Tanjung Priok Jakarta? Yang biayanya lebih mahal dibandingkan di luar Jakarta?” tanya Zaldy, Kamis (21/1).
Selain itu, kata Zaldy, KPK perlu juga menyelidiki proses tender yang memberikan konsesi kepada ‘Port of Singapore’ untuk mengelola New Priok. Padahal RJ Lino mengatakan New Priok dibangun untuk mengurangi kapal yang transit di Singapore dan bisa langsung masuk ke Indonesia. “Jadi, aneh kalau kita mau bersaing dengan Singapore, tapi malah memberikan operator Singapore untuk mengelola pelabuhan kita.”
Diceritakan, akses yang sangat terbatas di Tanjung Priok juga akan membuat konsumen enggan memakai Pelabuhan Tanjung Priok dan beralih ke Pelabuhan Tanjung Emas atau Tanjung Perak, apalagi di Tanjung Priok masih ada JICT.
“Kalau Tanjung Priok terjadi penurunan volume padahal pinjaman yang dilakukan PT Pelindo 2 sangat besar melalui Global Bond untuk membiayai New Priok, maka negara harus menanggung kerugian yang sangat besar karena PT Pelindo 2 adalah BUMN bukan perusahaan pribadi RJ Lino,” demikian Zaldy. (art)
