JAKARTA– Panitia Khusus (Pansus) DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi Pelindo II. Keputusan itu diambil setelah Pansus Pelindo II menggelar rapat beberapa waktu lalu.
Ketua Pansus Rieke Dyah Pitaloka dan Wakil Ketua Pansus Aziz Syamsuddin mendatangi Gedung BPK, Senin (16/11). “Audit investigasi yang diminta Pansus kepada BPK di luar pengadaan barang yang saat ini kasusnya ditangani Bareskrim Polri. Hal yang jadi perhatian pansus agar diaudit secara mendalam oleh BPK adalah perpanjangan konsesi, global bond, dan proyek pengembangan pelabuhan New Priok,” kata Rieke.
Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya, Rieke mengatakan, dari hasil perkembangan penyidikan, Pansus menilai berbagai kejanggalan yang terjadi di Pelindo II. Persoalan yang terjadi tak sebatas pengadaan barang yang ditangani Polri.
Ia menyebut beberapa persoalan selama ini ditutupi kabut suram, sehingga publik tidak tahu ada indikasi salah urus dan salah tata kelola.”Analisis dan kajian sementara, Pansus menemukan suatu indikasi kuat terjadinya kejahatan korporasi. Hal itu diduga dijalankan oleh oknum di dalam negeri dan pihak asing yang berupaya menggerogoti aset negara melalui privatisasi BUMN.”
Pansus menduga, pola, taktik dan strategi yang sama, juga telah terjadi pada BUMN lainnya. Karena itu, kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat itu, BPK memiliki peran yang signifikan dalam persoalan ini.
“Kami yakin ini adalah kesempatan kita bersama menjadikan pembongkaran kasus yang terjadi di Pelindo II, sebagai pintu masuk pembenahan tata kelola BUMN dan penyelamatan aset negara,” demikian Rieke Diah Pitaloka. (art)
