JAKARTA– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung untuk kabupaten/kota bakal mempermudah asing memecah belah Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, kata pengajar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Prof DR Chusnul Mariyah, sejak awal saya sudah menolak Pilkada langsung untuk kabupaten/kota yang bakal digelar serentak 9 Desember mendatang.
“Pilkada langsung serentak bakal mempermudah asing memecah-belah negara, mengingat maraknya money politics, tidak ada batasan dana kampanye (spanding limit)mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, kemarin.
Terbukti, lanjut Chusnul Mariyah, pemilu kita lebih liberal dari negara yang liberal seperti Amerika Serikat. “Uang dimana-mana tidak terbatas, sehingga petahana pasti diuntungkan,” tegas dia.
Tapi, kalau bupati, walikota dan kepala desanya cerdas, dana itu bisa dimanfaatkan untuk program pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas.
“Hanya saja ada yang tidak prioritas, inilah yang bisa dimanfaatkan di mana penggunaannya cukup mendapat persetujuan bupati/walikota saja,” tambah pengamat tersebut.
Menurut Chusnul, Pemilu lalu saja berat dengan anggaran sekitar Rp 28,4 triliun, meski tidak ada yang di-KPK-kan kenapa? Pilkades juga demikian di mana untuk menjadi Kades ada meghabiskan Rp 10 M. karena itu perlu aturan pembatasan dana kampanye (spanding limit) agar semua mempunyai kesempatan dan peluang yang sama.
“Toh, amanat konstitusi itu pemilu adalah untuk mencerdaskan, mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Nah, dana desa itu untuk ini,” demikian Chusnul Mariyah. (art)
