JAKARTA– Tidak boleh dibiarkan banjirnya investasi, tenaga kerja dan proyek-proyek yang dikuasai China masuk ke Indonesia bisa menimbulkan ‘Revolusi Sosial’.
Itu disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, AM Fatwa dalam dialog kenegaraan ‘Menjawab Hak Bertanya DPD RI Tentang Urgensi Perpres KA Cepat Jakarta-Bandung bersama pengamat politik dari UI, Nuhannad Nasih dan Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia, Milatia Kusuma, Rabu (4/11).
Dikatakan anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Propinsi Jakarta itu, pihaknya khawatir dengan gelombang perekonomian saat ini ada pemboncengan Tiongkok untuk kepentingan politik seperti era Orde Lama. “Karena itu, Presiden Joko Widodo perlu diingatkan,” kata anggota petisi 50 tersebut.
Fatwa semakin khawatir belakangan ini dengan kemungkinan ada kepentingan politik dibalik derasnya invetasi dari Tiongkok masuk ke Indonesia. “Apalagi ada kongres PKI Gaya Baru di Magelang beberapa waktu lalu walaupun itu dibantah Ilham Aidit. Derasnya masuk invetasi dari Tiongkok, ada kecenderungan membangun poros ekonomi Jakarta – Beijing.”
Fatwa malah mempertanyakan apa pentingnya KA Cepat Jakarta – Bandung. Padahal ketika kampanye Pilpres lalu, Jokowi berjanji mempercepat poros maritim dengan tol laut. Harusnya, kata AM Fatwa, membangun Teluk Tomini di Sulawesi yang bisa sama dengan Panama dan Terusan Suez.
Mulanya, Jokowi menolak KA Cepat Jakarta – Bandung itu karena mahal dan dari APBN. “Lantas, ada apa dengan invetasi Tiongkok Rp78 triliun untuk pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung itu?” tanya AM Fatwa.
Politisi senior ini menyesalkan pejuang reformasi Mei 1998 yang kini menjadi tokoh nasional karena sudah tidak memiliki moralitas politik dan tak mempunyai kepribadian politik lagi dan ingkar janji, sehingga mengkhawatirkan terjadi ‘Revolusi sosial’.
Fatwa dan Ayi Hambali serta 75 anggota DPD RI menandatangani hak bertanya terkait proyek KA Cepat Jakarta – Bandung (high speeed train-HST) yang hanya berjarak 150 Km tersebut.
Menurut dia, investor Jepang menawarkan Rp 60 triliun dan Tiongkok Rp 78 triliun/5,6 miliar dollar AS (di luar pembebasan lahan). “Sayangnya pada pertemuan Diaspora Doha Qatar, pertengahan September lalu, Jokowi melanjutkan proyek itu dan memilih Tiongkok sebagai investor.”
Melalui hak bertanya ini, AM Fatwa berharap Jokowi bisa menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam melanjutkan proyek HST itu dan siapa saja yang amat berkehendak sehingga diterbitkan Perpres No.107/2015 itu? padahal, Indonesia Timur dan Barat (Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua) jauh lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur? (art)
