JAKARTA – Pertentangan dan konflik multipartai pada era demokrasi liberal ke dua saat ini mirip dengan zaman Mr. Sartono sebagai Ketua Parlemen. Namun Sartono lebih mengutamakan kepentingan rakyat, daripada kepentingan partai dan golongan.
Hal ini diakui Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR Ade Komarudin dalam acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat yang membedah buku berjudul Mr. Sartono Pejuang Demokrasi Dan Bapak Parlemen Indonesia karangan Daradjati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/10). Selain politisi Partai Golkar ini, diskusi buku juga menghadiri Daradjati selaku penulis, dan bekas Sekjen DPR RI Sri Sumaryati.
Melanjutkan pernyataannya, Akom sapaan akrab Ade Komarudin ini berharap seluruh anggota parlemen saat ini dapat mencontoh kesederhanaan dan kejujuran Mr. Sartono, baik sebagai anggota maupun pimpinan parlemen saat itu
“Mr. Sartono saya kenal sebagai figur pimpinan (Ketua DPR) yang sederhana, konsisten dan jujur selama 1949 – 1959 di era sistem demokrasi liberal multipartai pertama di Indonesia,” ujarnya.
Padahal, lanjut anggota Komisi XI DPR ini, situasi konflik kepentingan antar partai dan isu korupsi di parlemen sangat mengemuka pada saat itu. Ditambah lagi adanya kejenuhan masyarakat dan publik yang melihat tidak adanya hasil yang nyata melalui parlemen selain konflik dan pertengkaran yang sering di liput media massa. “Tetapi Mr. Sartono tetap konsisten dan setia dengan jalan demokratis ditengah sikap publik yang sinis terhadap parlemen dan partai politik,” papar Akom.
Persoalan yang terjadi saat itu maupun kini, menurut Ade yang harus dipikirkan semua ke depannya, langkah-langkah penataan dan konsolidasi politik secara demokratis ke depannya.
“Pada akhirnya setiap perjuangan partai politik di parlemen adalah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, akan menjadi sebuah proses yang berkepanjangan bila terlalu banyak partai seperti era Sartono atau saat ini,” ujarnya.
Sebab tambah Ade, proses ini yang akhirnya akan menghilangkan esensi dan akan menimbulkan kejenuhan publik. Karena itu, saatnya harus mengakhirinya agar keluar dari permasalahan melalui penataan sistem politik dan aturan perundangan di bidang politik secara demokratis. “Jangan sampai terulang kembali langkah-langkah otoritarian (yang disetujui publik) pada saat itu, terhadap parlemen saat ini,” pungkasnya.
Sementara Daradjati selaku penulis buku Mr. Sartono Pejuang Demokrasi Dan Bapak Parlemen Indonesia mengatakan, buku tersebut lahir karena ia prihatin melihat realita, bahwa penamaan jalan-jalan besar didominasi oleh tokoh politisi, seniman dan negarawan. Belum ada satupun tokoh parlemen, yang dikenang dan diabadikan menjadi nama jalan.
Ide ini kemudian menginisiasi Daradjati untuk menulis buku tentang Mr. Sartono. Kebetulan, Daradjati sendiri memiliki banyak catatan tentang Sartono. “Mr. Sartono adalah salah satu tokoh besar dunia parlemen Indonesia. Dia turut membidani lahirnya sumpah pemuda. Sartono berani menolak keinginan Soekarno untuk menjadi ketua parlemen, saat Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Beliau juga sederhana dan selalu membela kepentingan rakyat”, kata Daradjati menambahkan. (chan)
