JAKARTA– Pengamat ekonomi politik, Dradjat Wibowo menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparat berwenang melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang menyebabkan jungkir baliknya kurs rupiah terhadap dolar beberapa mi nggu belakangan ini,
“Oknum Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BUMN dan konglomerat harus diperiksa. Saya mencurigai terlalu besarnya depresiasi rupiah (kedua terjelek di Asia setelah ringgit-red) karena ada yang tidak wajar. Malaysia mengalami krisis politik sedangkan politik Indonesia stabil. Pasti ada yang memanipulasi rupiah,” kata anggota DPR RI 2004-2009 ini.
Menurut dia, bukti indikatif terhadap kecurigaan tersebut muncul minggu lalu dimana secara mengejutkan rupiah menguat 8,3 persen terhadap dolar AS. Padahal dalam 9 bulan terakhir, rupiah anjlok sekitar 17 persen. “Dalam seminggu, setengah dari anjloknya rupiah tersebut pulih kembali.
Secara global, kata Dradjat, dolar AS sedikit melemah terhadap mata uang dunia dalam seminggu yang lalu. Penyebabnya, perbaikan ekonomi AS diyakini belum cukup kokoh, sehingga pelaku pasar berspekulasi The Fed tidak akan menaikkan suku bunga.
Namun, kala itu, dolar AS melemah kurang dari 1 persen, bahkan sempat menguat sebentar terhadap euro. “Kalau rupiah menguat 1-2 persen, mungkin masih wajar. Tapi lonjakan 8,3 persen? Sangat tidak masuk akal. Kalau hanya faktor fundamental dan kebijakan ekonomi, tidak akan sedrastis itu. Jungkir balik rupiah dalam skala sebesar dan waktu sesingkat itu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata: manipulasi. Ada oknum yang memanipulasi kurs rupiah.” kata dia.
Menurut Drajat, manipulasi ini lebih berbahaya dari spekulasi. Baginya, spekulan adalah penjudi yang tidak bisa mengatur hasil, sehingga bisa untung dan bisa juga buntung. Sementara, manipulator itu bandar dan penjudi yang bisa mengatur hasil, sehingga selalu untung. “Kalau dalam sepakbola, manipulator itu mafia yang mengatur skor pertandingan.”
Kata Dradjad, manipulator selama ini menumpuk dolar sehingga rupiah anjlok pada skala yang di luar kewajaran. Mereka bisa melakukan itu karena punya akses terhadap kekuasaan moneter, sehingga jadi tahun rupiah akan terus anjlok cukup dalam. “Nah setelah ada indikasi terjadi pembalikan kurs USD di dunia, mereka buru-buru membuang dolar. Tujuannya, profit taking atau aksi ambil untung,” jelas Dradjad.
Dia menilai pemerintah Indonesia tak perlu takut menindak para pelaku demikian. Dia contohkan, pemerintah AS pernah menghukum bank-bank besar dunia karena melakukan manipulasi kurs USD-euro. Bank-bank tersebut adalah bank besar dunia seperti Citicorp, JPMorganChase, Barclays, dan Royal Bank of Scotland. “Denda yang dijatuhkan pun besar, mencapai 5,5 miliar dolar AS,” kata Dradjad.
Dengan adanya indikasi kuat di atas, berkaca dari kasus manipulasi kurs USD-euro, dia mendorong sebaiknya presiden segera memerintahkan penyelidikan terhadap oknum-oknum BI, OJK, bank-bank BUMN, dan konglomerat.
“Keempat unsur ini yang perlu diselidiki, bahkan disidik jika perlu? Itu terkait dengan langkah-langkah operasi moneter, aliran dana transaksi valas BI dan perbankan, serta pengawasan perbankan. Kenapa konglomerat? Karena memang ada beberapa konglomerat yang dikenal sering mempermainkan rupiah,” demikian Dradjat. (art)
