BOGOR – Ketua Fraksi PKS di MPR, TB Soenmandjaja menegaskan, Persiden Jokowi tidak perlu meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) karena jika meminta maaf akan menimbulkan masalah baru.
“Saya mendukung langkah Jokowi untuk tidak meminta maaf kepada PKI,” kata Soenmandjaja menjawab pertanyaan wartawan, di sela-sela kegiatanTraining of Trainer (TOT) 4 Pilar MPR bagi organisasi kemasyarakatan pemud di Bogor, Jawa Barat, Jum’at (2/10).
Menurut Soenmandjaja bangsa ini adalah bangsa pemaaf namun masalahnya bukan di situ. Malah menurutnya akan menjadi masalah bila meminta maaf pada PKI. Karena dari aspek politis, bila meminta maaf akan menempatkan pemerintah pada pihak yang salah.
“Akan mengesankan kita yang salah. Dari aspek hukum, dalam HAM akan berkosekuensi pada apa yang akan diberikan pada korban, apakah itu materi atau finansial,” tegas politisi PKS itu.
Menurut Soenmandjaja, pergulatan politik yang menimbulkan korban bukan hanya dengan PKI namun juga dengan pihak atau kelompok lainnya. Soenmandjaja tidak mau menyebutkan dengan kelompok atau pihak lain yang mana pergulatan politik itu yang menimbulkan korban. “Terus apa kita juga akan meminta maaf pada pihak atau kelompok yang lain?” tanyanya.
Ditegaskan Soenmandjaja, sikap dasar bangsa Indonesia soal komunis sudah diatur dalam Ketetapan No. XXV/MPRS/Tahun 1966. “Jadi negara sudah jelas mempunyai sikap, yaitu melarang ajaran komunis dan ateis.,” tegasnya.
Diakuinya, bangsa ini memang bangsa yang berdasarkan hukum tetapi penegakkan harus menggunakan kaidah supremasi hukum, kesamaan hak, proses hukum, dan praduga tidak bersalah. Kaitan dengan Tap No. XXV/MPRS makan Tap itu harus ditegakkan sesuai dengan hukum, perundang-undangan, HAM, dan demokrasi.
Disampaikan itu katanya, bahwa dalam hubungan antar manusia memang harus adil dalam memandang sejarah. Untuk itu dirinya berharap agar apa yang pernah terjadi diambil hikmahnya agar peristiwa itu tak terulang.
Untuk memelihara persatuan, katanya, perlu melakukan rekonsiliasi dalam hubungan antaranak bangsa seperti yang pernah dilakukan oleh Ketua MPR Taufik Kiemas dengan mengumpulkan anak-anak dari orangtua mereka pada masa lalu berseberangan.
“Masa lalu kita jadikan modal yang lebih baik untuk menata masa depan. Yang salah kita tinggalkan yang baik kita teruskan. Bangsa ini tak mungkin dibangun oleh satu elemen,” ujarnya. (chan)
