Indonesia Tuan Rumah GOPAC
JAKARTA – Pemerintah Indonesia diakui dunia punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah The Conference Global of Parliaments Against Corruption (GOPAC). Kegiatan ini digelar di Yogyakarta, 6-8 Oktober mendatang.
Itu dikatakan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf didampingi Dwi Aroem Hediati dari Partai Golkar dan Hamdani dari Fraksi Nasdem, Kamis (1/10). “Melalui GOPAC ini diharapkan ada kesan positif dunia internasional,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, dilpomasi dengan dunia itu tak bisa dirasakan secara langsung, tapi dengan mendapat kepercayaan dari dunia itu sudah baik.
” Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita diterima oleh dunia, itu hasil kerja keras sehingga stabilitas politik terjaga dan dunia percaya,” tegas Nurhayati.
Pemberantasan korupsi dilakukan antara lain dengan membangun sistem politik dan demokrasi yang efektif dan murah, sehingga tidak ada money politics atau politik uang. “Di Indonesia saat ini biaya demokrasi melalui Pilkada langsung itu cukup mahal, sehingga yang maju menjadi calon pemimpin adalah mereka yang memiliki modal. Konsekuensinya selama menjabat mereka akan berusaha mengembalikan modal diantaranya melalui Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).”
Jadi, kata dia, yang diberantas bukan saja korupsi, tapi juga kolusi dan nepotisme. Mengapa? Sebab, korupsi itu sudah menjadi musuh bersama (warness) dan terjadi akibat ada sebab akibat. Untuk kepala desa atau kelurahan saja ada yang habis Rp 2 miliar.
“Jadi, Indonesia menjadi tuan rumah GOPAC ini karena komitmen SBY pada pemberantasan korupsi yang berkeadilan (justice), persamaan di depan hukum (equity), dan tercapainya kesejahteraan (prosperity). Maka, Kejagung, Kepolisian dan KPK bisa kerjasama dalam pemberantasan korupsi,” jelas wakil rakyat dari Daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur ini.
Selain itu, kata dia, korupsi menjadi musuh bersama agar pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih (good governance), taransparan dan akuntabel. Untuk itu dengan GOPAC ini diharapkan bisa mencerdaskan dan meencerahkan masyarakat. “Sebab, tak ada kesejahteraan selama ada korupsi, kolusi dan nepitisme.”
Pada kesempatan serupa, Dwi Aroem Hediati mengatakan, DPR RI selalu mendesak BUMN untuk menerapkan good governance corporate. Termasuk hutang dari bank China sebesar 3 miliar dollar AS.
“Kalau sampai gagal bayar, apa negara yang akan bertanggungjawab? Itu semua harus transparan dan akuntabel, karena korupsi di Indonesia tidak abu-abu, tapi sudah nyata dan karenanya harus terus diminimalisir.”
Hamdani menyatakan hal yang sama, jika korupsi sudah menjasi isu dunia dan harus ada komitmen bersama antara Kejagung, Kepolisian dan KPK untuk pemberantasan korupsi tersebut. GOPAC akan dihadiri 250-an anggota parlemen dari 72 negara, dan akan dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla. (art)
