JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai bahwa Indonesia tidak mempunyai komunikasi yang berwibawa terhadap pemerintah Kerajaan Saudi Arabia terkait dengan pengelolaan ibadah haji.
Padahal, kata Fahri Hamzah, Indonesia tidak hanya sekadar negara besar yang memiliki umat muslim terbanyak di dunia tetapi juga jumlah jemaah haji Indonesia paling besar dibanding negara lainya setiap tahun.
Menurut Fahri, tak adanya komunikasi yang berwibawa antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi karena posisi Indonesia yang dinilai paling bawah. Peringkat pertama negara yang mendapat perhatian pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
“Peringkat kedua negara-negara seperti Turki dan Malaysia, peringkat ketiga adalah negara-negara di Afrika. Indonesia kelihatannya paling bawah sehingga tidak ada komunikasi,” kata Fahri, Rabu (30/9).
Fahri yang menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI mengatakan, ke depan Amirul Hajj Indonesia harus memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Soalnya, 65 persen jamaah haji asal Indonesia merupakan orang berusia lanjut dan menunggu antrean haji sekitar 10-20 tahun.
“Amirul Hajj harus bekerja seperti berangkat perang, kalau dilihat medannya (di Arab Saudi) seperti memimpin pasukan yang jumlahnya 200.000 orang dan semuanya harus selamat dengan strategi pengamanan yang luar biasa. Ke depan agar pemerintah memperbanyak personel TNI dan Kepolisian menjadi pengawas haji.”
Pada kesempatan serupa, Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini membenarkan bahwa jumlah jamaah haji Indonesia merupakan terbesar di dunia sehingga pemerintah Indonesia harus meningkatkan posisi tawarnya.
Hal itu, menurut dia, diperlukan agar fasilitas yang diperoleh jamaah haji asal Indonesia bisa terpenuhi dengan baik sehingga kejadian tenda dan karpet robek yang digunakan jamaah, tidak terjadi lagi. “Misalnya hari H wukuf, ada 12 jamaah yang meninggal karena kepanasan.”
Menurut dia, berdasarkan hasil tinjauannya saat insiden di Mina, pemerintah Indonesia harus bisa menempatkan petugasnya di Mina dan Musdalifah. Hal itu untuk menghindari jamaah tersesat serta harus disiapkan posko kecil. (art)
