JAKARTA– Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai pilot Koalisi Merah Putih (KMP) tidak bakal mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menyebutkan, untuk saat ini Gerindra tetap fokus diluar pemerintahan atau oposisi. “Gerindra tidak akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK,” kata Desmon, Kamis (3/9).
Kalau Gerindra bergabung, kata anggota Komisi III DPR RI ini, nanti disumpahi para pendukung. “Kami lebih menghargai pendukung. Bagi kami, pendukung Gerindra yang harus didengar karena mengorbankan waktu saat Pilpres,” kata dia.
Soal PAN yang berubah haluan merapat ke Pemerintah, Desmon menilai bahwa manuver partai yang dipimpin Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan tersebut sebagai hal yang biasa dalam politik.
“Yang namanya republik ini, koalisi hanya waktu. Apakah nanti bergabung? Persoalan ini adalah 2 tahun kemesraan. Pertengahan 2017 kalau ada treshold lagi, nanti ada kelompok lagi. Kecuali, presiden bisa usul presiden tanpa koalisi. Kan ada treshold yang mengharuskan berkoalisi.”
Sebelumnya, kubu PDI Perjuangan sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK bersama PKB, Nasdem dan Hanura mengatakan bahwa bergabungnya PAN ke KIH berpotensi kemungkinan merevisi UU MD3.
Bambang Wuryanto dari PDI Perjuangan menyebutkan, pihaknya siap merevisi undang-undang ini.
“Nanti kita bicarakan saja. Yang pasti, kita syukuri PAN bergabung dengan pemerintah. Terbuka kemungkinan terjadi revisi UU MD3, tapi harus lewati proses yang benar. PDIP siap revisi UU MD3,” tutur Bambang.
Ya, bertambahnya kekuatan KIH setelah PAN bergabung membuat PDI Perjuangan membidik revisi UU MD3 yang bisa berujung ke kocok ulang pimpinan DPR. Gerindra resisten dengan keinginan merevisi UU MD3.
“Yang jadi soal apakah ini akan gaduh? Kalau bongkar UU MD3, pemerintah yang bikin gaduh. KIH lagi yang bikin gaduh, bukan kita kok,” ujar Desmond. (art)
