JAKARTA – DPR RI sebagai representasi rakyat tidak boleh lemah. Karena itu, DPR RI harus dibantu untuk memperkuat diri. Bahkan bakal berbahaya kalau saja DPR RI sebagai representasi rakyat tidak diperkuat.
Itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, Kamis (27/8) menanggapi pembangunan Mega Proyek DPR RI yang menelan biaya sekitar Rp 2,7 triliun.
“DPR ini orang baik-baik. Bantu mereka memperkuat diri. Ini pilihan rakyat, jadi kalau saya pakai ‘rada-rada’ jangan tersinggung. Ini teori representasi,” ungkap politikus PKS ini.
Mengenai kelanjutan pembangunan mega proyek DPR RI berkaitan dengan semakin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan, harusnya tetap berjalan karena ini bukanlah rencana pribadi para anggota.
“Ini sudah menjalani proses panjang. Setelah diketok di paripurna DPR RI, lantas dibawa ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan sekjen. Serelah itu baru dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” kata Fahri.
Menurut Fahri, mega proyek DPR RI itu saat ini sudah memasuki proses teknis dan itu tidak lagi diikuti para wakil rakyat.
Lebih jauh, Fahri wanti-wanti agar jangan ada upaya pelemahan parlemen. Menurut dia, seharusnya tidak banyak muncul lembaga pengawasan karena fungsi itu sudah ada di DPR. “Kalau lemah, bahaya sekali. Kalau tidak aspiratif, yang muncul adalah lembaga pengawas di luar,” kata dia.
Menurut dia, ini juga terkait dengan rencana pemerintah untuk membubarkan sejumlah lembaga. DPR mendukung rencana tersebut karena sejumlah lembaga ad hoc ini muncul dari kekecewaan terhadap lembaga eksisting
“Kecewa dengan lembaga lama. Kecewa dengan Kemenkum HAM, bikin komnas HAM. Kecewa dengan polisi dan jaksa, bikin KPK, dan seterusnya. Kekecewaan itu dapat dimengerti,” ujar Fahri.
Dia menyatakan bahwa ketika lembaga yang seharusnya akhirnya kuat, maka lembaga lain akan hilang dengan sendirinya. Fahri juga menyoroti banyaknya lembaga pengawasan, padahal pengawasan adalah tugas DPR.
“DPR lembaga pengawasan. Kalau mau kuat, perkuat DPR. Jangan dibalik, bentuk lembaga baru karena tidak kuat pengawasan. DPR langsung dipilih rakyat. Saya kira, kajian Jokowi on the right track, kami dukung, cepat solusi, bisa menghemat, kurangi kericuhan,” papar politikus muda ini.
Malah sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap banyaknya lembaga yang kurang efektif. Untuk itu, pemerintah akan melakukan peleburan di bawah lembaga lain atau pun di bawah kementerian tertentu.
Setelah Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengungkapkan bahwa 7 proyek DPR ini akan menelan biaya Rp 2,7 triliun, sejumlah fraksi mulai berpikir ulang. Mereka menilai proyek ini layak ditunda mengingat kondisi perekonomian yang sedang bergejolak.
Namun, setelah ketua Banggar mengungkapkan biaya pembangunan mega proyek ini, sejumlah fraksi di DPR mulai bersuara. Mereka meminta pembangunan 7 proyek DPR RI itu ditunda.
Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat adalah dua diantara yang tidak setuju pembangunan mega proyek itu dilanjutkan. Fraksi Gerindra juga mengatakan bahwa tak masalah apabila 7 proyek ini ditunda. Elite PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu juga melihat proyek ini bisa ditangguhkan meski tetap menganggap penting. (art)
