JAKARTA – Rencana pembangunan tenaga listrik berkapasitas 35.000 Megawatt (MW) seperti yang dicanangkan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kala (JK) harus direvisi agar sesuai dengan kemampuan ekonomi Indonesia.
“Kami dari DPD sudah punya sikap agar pemerintah merubah kapasitas megawatnya tidak lagi 35.000 MW, melainkan di bawahnya karena target pertumbuhan ekonomi kita meleset dari 6 persen menjadi 4,2 persen,” kata Anggota Komite II DPD RI, Djasarmen Purba, Rabu (26/8).
Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau itu mengapresiasi rencana pembangaunan listrik berkapasitas besar itu. Dengan begitu, ke depan para konsumen tidak lagi mengeluhkan sering terjadi pemadam listrik.
Namun, kata Djasarman, melihat kenyataan keuangan negara yang kini target pertumbuhan ekonomi merosot ke 4,2 persen, tentunya dipikirkan lagi membangun tenaga listrik dibawah 35.000 watt.
“Yang penting ada upaya secara cepat untuk mengatasi byar pet yang kini melanda hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena jika berkeras dengan program 35.000 MW, maka program untuk mengatasi byar pet tidak bisa tercapai. Rakyat sudah tidak sabar untuk merasakan tidak ada lagi gangguan listrik karena byar pet.”
Pada kesempatan serupa, Direktur PLN Supangkat Iwan Santoso mengaminkan dari pernyataan DPD yang meminta agar pembangunan tenaga listrik 35.000 MW dirubah melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target.
Namun ada perbedaan dengan Direktur Pembinaan Program Kelistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul yang menyatakan program 35.000 MW itu bisa dilaksanakan dengan cara bertahap. “Jika tidak bisa dilaksanakan 2015, maka akan dilaksanakan 2019.”
Dijelaskan, sebenarnya ada upaya dari pemerintah untuk menggunakan pembangkit listrik tidak tergantung dari organik, melainkan tenaga air, udara dan matahari.
Hanya saja, kata dia, sekarang bahan bakar yang paling murah adalah dari Batu Bara. Tapi, ini juga tidak bisa diandalkan terus, mengingat nantinya ada tuntutan untuk bersih lingkungan. (art)
