JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai penunjukkan KSAD Jendral Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI murni karena kepentingan politik untuk mengamankan pemerintahan Jokowi.
“Saya tidak percaya dengan pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa dipilihnya KSAD karena kemampuan. Bahwa KSAD lebih mampu dari KSAL dan KSAU itu kan hanya asumsi saja. Penunjukkan Gatot murni karena kepentingan politik pemerintahan saat ini. Jokowi perlu mengamankan pemerintahannya dan saya rasa hanya angkatan darat yang bisa memberikan hal itu,” ujar Arbi ketika dihubungi Rabu (10/6).
Jokowi menurutnya berani melawan tradisi perganitan Panglima TNI yang sudah dibangun sejak reformasi karena memang memiliki dasar politik. Menurut Arbi saat ini hanya angkatan darat yang memiliki struktur sampai ke tingkat desa seperti halnya polisi.Jadi ditunjuknya KSAD ini menurut Jokowi tidak lebih dari sekedar untuk mengimbangi kekuatan polisi yang sampai masuk ke tingkat desa.
“Dasar politiknya adalah keperluan pemerintah Jokowi untuk menyeimbangkan kekuatan Polisi, yang pasti darat. Karena strukturnya sama, sampai ke desa. Sementara angkatan udara dan laut tidak punya.Jumla TNI AD pun lebih banyak dari pada polisi.AU dan AL sedikit sehingga gak bisa diandalkan,” paparnya.
Alasan Jokowi untuk menyeimbangkan kekuatan Polisi dan TNI AD sendiri dilihat Arbi karena selama ini Jokowi menilai Polisi terus melawan. “Lihat saja BG dan Budi Waseso, melawan saja, tidak mematuhi pemerintah dan presiden.Padahal mereka dibawah presiden.Jadi itulah digunakan keseimbangan. Supaya polisi jangan semena-mena terus. Jadi polisi memang sengaja dihadapkan dengan TNI AD,” tegasnya.
Dengan demikian, kata Arbi, Jokowi memang mencari perlindungan TNI AD. Ini masih ditambah lagi dengan ditunjukkan Sutiyoso sebagai kepala BIN yang juga adalah purnawirawan TNI AD.
”Sutiyoso kan angkatan darat juga. Sutiyoso memang bukan lagi tentara aktif tapi dalam jiwa seorang prajurit selalu ada jiwa korps yang mengikat seluruh prajurit TNI.”Jadi memang kecenderungan jokowi untuk mendapatkan perlindungan dari AD semakin menguat dengan Sutiyoso,” ujar Arbi.
Hanya saja menurut Arbi, Sutiyoso harus memilih untuk meninggalkan jabatan politiknya sebagai ketua umum PKPI dan Jokowi juga harus menegaskan hal itu kepada Sutiyoso.
“Sutiyoso baru terpilih lagi sebagai ketua umum PKPI. Kalau memang demikian maka Jokowi harus meminta Sutiyoso untuk meninggalkan jabatan ketumnya karena pertama komitmen tidak boleh rangkat jabatan dan kedua semangat bahwa kalau Sutiyoso tetap mau menjadi ketua umum parpol, artinya juga membangkang.Ini harus dihindari,” tegasnya. (den/chan)
