JAKARTA – Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengingkatkan, proses pemilihan pangilma TNI jangan sampai terjadi seperti pergantian Kapolri beberapa waktu lalu yang penuh hirup pikuk.
Kalau kejadian pemilihan Kapolri terulang dalam pemilihan Panglima TNIakan merugikan negara dan juga mengganggu kewibawaan TNI dan membuang-buang energi bangsa ini untuk satu hal yang sebenarnya tidak diperlukan.
“Saya ingin pergantian panglima TNI tidak menciptakan hiruk pikuk dan kontroversi seperti terjadi pada saat pergantian kapolri. Semua pihak, termasuk pemerintah dan presiden harus mempertimbangkan hal ini.Kalau pergantian calon panglima ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi hanya akan merugikan negara dan menganggu kewibawaan TNI juga,” ujar Mahfud sebelum rapat kerja dengan jajaran TNI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).
Menurut Mahfud perdebatan mengenai pergantian unsur matra Darat, Udara dan Laut seperti yang selama ini dilakukan tidak perlu dilakukan. Menurut Mahfud sudah ada UU TNI yang mengatur.
Dalam aturan perundangan menurut Politisi PKS ini, calon panglima TNI diambil dari salah satu kepala staf yang ada. Dia pun melihat semua kepala staf memiliki kompetensi dan track rekord serta kemampuan yang relatif imbang. Dengan demikian konsep trimatra terpada yang selama ini sudah diterapkan sebenarnya tidak ada persoalan siapapun calon panglima TNI tetap akan punya kemmapuan trimatra terpadu.
”Ya kalau kita lihat UU mengatur dan sudah ada aturan internal di TNI juga melalui proses wanjakti.Kita tinggal mengacu pada itu.Bahwa pada masa Presiden Gus Dur diterapkan satu tradisi baru rotasi atau bergiliran antar angkatan itu menurut saya, sesuatu yang baik dan oleh tni diterima dengan baik dan tidak ada persoalan. Yang penting semua pihak harus menjaga pergantian agar tidak menimbulkan kontroversi dan kebisinganyang tidak perlu,” tegasnya. (den/chan)
