JAKARTA – Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan tantangan kepala kepolisian Republik Indonesia mendatang, salah satunya harus memahami proses reformasi internal Polri yang saat ini sedang berjalan.
“Calon kapolri harus paham, sebenarnya saat ini sampai pada tahap mana reformasi yang sedang dilakukan diinternal lembaga Kepolisian,” kata Aboe Bakar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/1).
Menurut dia, kapolri mendatang harus memiliki komitmen melanjutkan proses reformasi tersebut agar berjalan dengan baik.
Selain itu ujar Aboe, kapolri harus mampu mengubah pola hubungan dengan dengan masyarakat, selama ini, pendekatan persuasif belum maksimal dilakukan saat aparat menjalankan tugasnya.
“Kapolri yang baru harus benar-benar menyadari keberadaan masyarakat Indonesia yang multi etnis, suku, ras dan agama dengan berbagai dinamikanya, sehingga mampu mendesain pola hubungan yang tepat antara institusi Polri dengan masyrakat,” ujarnya.
Dia juga menilai karakter kapolri baru harus pula bersahabat, sehingga bisa menata kembali hubungan Polri dengan TNI.
Menurut dia, kapolri yang baru harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI, namun hal itu tidak hanya antar pimpinan dua kesatuan tersebut tetapi juga hubungan harmonis antara dua institusi dan personelnya pada setiap jenjang organisasinya.
“Diharapkan kita tidak akan melihat lagi bentrok antar TNI-Polri, tidak akan ada lagi baku tembak antara mereka,” katanya.
Dia juga meminta calon kapolri baru harus mampu meningkatkan hubungan baik dengan penegak hukum lain seperti diperlukan peningkatan koordinasi antara Polri dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam hal tugas penegakan hukum.
Aboe Bakar menilai harus dihindari kebekuan komunikasi antartiga penegak hukum tersebut khususnya dalam persoalan pemberantasan korupsi.
“Sehingga akan dapat dihindari overleap (tumpang tindih,red) dalam penanganan korupsi dan dapat terjalin hubungan yang harmonis,” katanya.
Terakhir menurut dia, calon kapolri baru harus menyadari perlunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.
Dia menegaskan hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi konferensi press atau media gatering. Hal itu menurut dia diharapakan publik akan lebih banyak mendapatkan informasi berkaitan progress kinerja Polri utamanya berkaitan dengan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik. (chan/ant)
