PEKANBARU – Anggota DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, mengaku menyangsikan realisasi APBD Riau tahun 2014, lebih dari 60 persen seperti dirilis Pemprov Riau baru-baru ini.
Politisi Partai Demokrat ini juga menilai, realisasi APBD Riau 2014 tidak dinikmati masyarakat. Pasalnya, banyak program pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, malah tidak berjalan.
Seperti dirilis sebelumnya, Pemprov Riau memastikan realisasi APBD tahun 2014 tidak mencapai 70 persen, seperti yang ditargetkan sebelumnya. Untuk realisasi keuangan, hingga akhir Desember kemarin tercatat mencapai 63,10 persen sedangkan untuk pengerjaan fisik 66,51 persen.
“Saya ragukan mencapai 60 persen. Karena, yang berjalan kan hanya belanja pegawai. Kemudian, belanja fisik dan modal tidak begitu banyak. Selain itu, banyak program kerja yang gagal,” ungkap Noviwaldy, akhir pekan kemarin.
Noviwaldy menilai, masyarakat Riau tidak menikmati pembangunan dari realisasi APBD Riau 2014. Sebaliknya, yang merasakan dan menikmati uang itu hanya sebatas pegawai dan dana hibah yang disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, dalam realisasi serapan APBD tahun 2014, Pemprov Riau hanya tertolong dengan tingginya serapan untuk belanja pegawai ditambah hibah ke pemerintah daerah, yang jumlahnya mencapai triliunan. “Jadi itu sama sekali bukan prestasi,” ujarnya lagi.
Tidak hanya itu, anggota Dewan dapil Pekanbaru ini memprediksi kegiatan fisik tidak semua bisa berjalan. Begitu juga untuk dana Bantuan Sosial (Bansos). Bila pun ada, Bansos yang berjalan hanyalah yang milik pemerintah. Dengan demikian, ia memprediksi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) bisa jadi mencapai 60 persen atau setara Rp5 triliun. “Kalau pun naik, itu terbantu hibah ke ke kabupaten/kota,” terangnya.
Ketika ditanya sikap dewan minimnya realisasi APBD Riau 2014, Noviwaldy mengakui sejauh ini DPRD Riau belum bisa bersikap. Karena Dewan masih menunggu laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah disampaikan, barulah Dewan bisa bersikap.
“Dari LKPJ itu nanti baru akan kita tentukan sikap. Apakah kita mau menerima, menolak atau kita memberikan rekomendasi rapor merah,” terangnya.
Jadi Cambuk
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Suparman mengatakan, rendahnya realisasi APBD Riau 2014 tersebut seharusnya dapat dijadikan cambuk, agar ke depan Pemprov Riau bisa berbenah menjadi lebih baik lagi. Ia juga menilai, sepanjang 2014 kemarin, Riau menghadapi berbagai masalah mulai dari kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap, banjir dan jalannya pemerintahan yang terseok-seok karena adanya masalah hukum.
“Ini sebuah cambuk, realisasi fisik untuk kepentingan masyarakat sangat rendah. Mudah-mudahan, tahun 2015 permasalahan-permasalahan tersebut bisa clear, kita tidak ingin masalah ini terus mendera kita,” terang Suparman. (chan/rm)
