JAKARTA – Jika Pemerintahan Jokowi-JK pro ekonomi kerakyatan maka tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun sebaliknya kalau pro pasar atau neolib maka mereka akan mendukung pencabutan subsidi BBM atau menaikkan harga BBM.
“Jadi, Jokowi nanti mau memilih rakyat, kapitalis atau neolib. Karena itu, jangan sampai Trisakti Bung Karno yang diusung selama kampanye Pilpres itu hanya sebagai slogan. Begitu juga revolusi mental yang akan dilakukan Jokowi,” kata Fuad Bawazier dalam persketif Indonesia ‘Kabinet Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah’ bersama Wakil Ketua MPR RI RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan pengamat politik Paramadina Herdi Syahrazad di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Dikatakan Fuad, kalau ada sinyalemen ekonomi Trisakti diprotes oleh investor, berarti asing memang tidak menghendaki pemerintahan ini membela rakyat, agar asing bisa bebas berinvestasi di Indonesia.
“Padahal, ketika saya menjadi Dirjen Pajak, yang namanya investasi asing itu kecil konstribusinya pada pajak negara, dan malah lebih banyak meruginya dari pada manfaatnya,” ungkap Fuad.
Menurut Fuad, dulu Presiden Soekarno dan Soeharto sama-sama memusuhi kapitalis dan neolib. Baru pasca reformasi ini, ekonomi neolib dan kapitalis itu berkembang pesat. “Karena itu, wajar kalau perkembangan ekonomi selalu dikaitkan dengan respon pasar, menguatnya dollar AS, indek saham atau IHSG dan sebagainya,” kata Fuad.
Padahal, kelompok neolib kapitalis pro pasar itulah kata Fuad Bawazier, selalu mendukung penjualan aset negara, negara boleh miskin tapi utang luar negeri besar, mendukung pencabutan subsidi, dan anti BUMN, anti peran negara.
“Pokoknya semua didorong agar ditangani oleh pasar bebas, sehingga dalam mengukur perkembangan ekonomi selalu mengatakan,’Tanggapan pasar bagaimana?’ Jadi, serba pasar, dan kita akan selalu menjadi sasaran empuk untuk didikte asing,” tambahnya.
karena itu ia berharap Jokowi-JK memprioritaskan pada swasembada pangan, khususnya terkait kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak, kedelai, dan lainnya.
“Jokowi harus berani mendorong Sembako murah, kesejahteraan guru meningkat, petani sejahtera. Dulu SBY juga mencoba swasembada pangan, tapi dilarang oleh bandarnya yang membiayai kampanye Pilpres karena dalam hal pangan termasuk minyak itu banyak mafia yang bermain,” ujarnya. (chan/mun)
