JAKARTA – Jumlah orang yang mengalami stres atau orang dengan gangguan jiwa ringan) diprediksi bertambah akibat penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
“Orang dengan gangguan jiwa ringan memang banyak kasusnya, termasuk yang memikirkan masalah pilpres,” kata Direktur Kesehatan Jiwa, Kemenkes, Eka Viora dalam diskusi “RUU Kesehatan Jiwa” bersama anggota Panja, Wiryaningsih, Jakarta, Selasa, (08/07/2014).
Berdasarkan catatan, kata Eka, jumlah ODGJ ringan di Indonesia mencapai sekitar 16 juta orang. “Semua orang berpotensi mengalami stres. Namun yang stres berat itu mencapai sekitar 400.000 orang. Dari jumlah itu, sekitar 57.000 orang pernah dan masih dipasung,” tambahnya.
Menurut Eka, sebenarnya Indonesia sudah pernah memiliki UU Kesehatan Jiwa No3/1966. Namun hanya mengatur dan melindungi, hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa saja. “Sejak 1992, UU ini hilang, karena masuk dalam UU Kesehatan. Hingga kemudian, RUU Kesehatan Jiwa masuk dalam prioritas prolegnas,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Eka, pemerintah daerah yang sudah memiliki rumah sakit jiwa, baru sekitar 28 propinsi. Sisanya 12 rumah sakit dikelola swasta. “Masih ada sekitar 6 propinsi lagi yang belum memiliki rumah sakit jiwa,” tegasnya.
Sementara itu, Wiryaningsih mengatakan DPR sudah mensahkan RUU Kesehatan Jiwa menjadi Undang-Undang (UU). Dengan diberlakukan UU tersebut, Pemda wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sejak dari puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar. “Jadi penderita bisa ditangani mulai dari puskesmas oleh dokter umum yang sudah dilatih,” terangnya.
Menurut Wiryaningsih, dalam UU Kesehatan Jiwa ini, ada dua klasifikasi pengidap ganggung jiwa, pertama-orang yang karena menghadapi masalah kejiwaan. Sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. “Penyebabnya bisa banyak hal, stress atau ditinggal pacar,” tuturnya.
Faktor kedua, orang yang karena memang memiliki penyakit kejiwaan. Sehingga tidak mampu atau tidak sadar dengan dirinya sendiri. Misalnya pengidap Schizophrenia. (chan)
