JAKARTA – Pengamat hukum pidana dari Univeristas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana Bonaprapta menilai visi dan misi kedua pasang calon presiden – calon wakil presiden tidak ada yang mengedepankan penegakkan hukum secara konkret.
“Keduanya terlalu menganakemaskan pembangunan ekonomi dan politik.
“Omong kosong bicara pertumbuhan ekonomi. Karena tidak mungkin investor mau masuk ke Indonesia tanpa ada kepastian hukum,” kata Ganjardalam diskusi “Solusi Masalah Ala Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK”, di DPD RI, Rabu, (4/6).
Semestinya menurut Ganjdar, kedua kedua pasang capres-cawapres menawarkan program pemerataan pembangunan pada semua bidang, baik hukum, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan.
“Kalau bangunan ekonomi ambruk, maka tidak membuat bidang-bidang yang lainnya ikut ambruk, tapi justru bangunan hukum, budaya dan lainnya masih bisa berdiri tegak,” ungkapnya.
Menurut Ganjar, visi misi capres tidak lebih dari sekedar mimpi. Begitu pula dengan program kerja, yang juga hanya sebatas janji. “Semua itu, kalimat-kalimat indah yang dirangkai. Harusnya program kerja itu realistis dan mudah diimplementasikan,” tegasnya.
Malah yang terjadi saat ini, kata Ganjar, hukum menjadi alat politik untuk saling serang para capres. Padahal fit back dari penegakkan hukum sangat nyata dan ada.
Pembicara lain dalam diskusi tersebut adalah Harry Azhar Azis dari tim pemenangan Prabowo – Hatta dan Arif Budimanta dari tim pemenangan Jokowi – Jusuf Kalla. Keduanya saling memaparkan visi misi dan program kerja masing-masing jagoannya. (chan/ce)
