JAKARTA – Capres dan Cawapres terpilih pada Pilpres 9 Juli mendatang harus berani membentuk kabinet kerja, professional atau zaken kabinet agar jalannya pemerintahan lebih efisien dan efektif, sehingga tujuan bernegara khususnya dalam mensejahterakan rakyat tercapai.
“Karena itu dalam berkoalisi jangan membicarakan saham politik. Capres harus berani menawarkan koalisi seperti supermarket, barang-barang sudah ditentukan harganya dan tidak ada lagi tawar-menawar dan kompromi politik,” tegas politisi Nasdem Ferry Mursyudan Baldan dalam dialog publik ‘Menakar Integritas dan Masa Depan Pemerintah Produk Pilpres 2014’, di Jakarta, Minggu (18/5/2014).
Kalau koalisi masih bicara pembagian kekuasaan, sambung Ferry, sebaiknya ditinggalkan. “Kita harus berani membentuk koalisi model baru dan modern untuk efektifitas pemerintahan dengan sistem presidensial. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memutuskan cawapresnya, apakah JK (Jusuf Kalla –red), Abraham Samad atau siapa saja,” kata mantan politisi Golkar itu.
Dengan memulai menjalankan sistem presidensial kata Ferry, hal itu menjadi prioritas presiden terpilih untuk lima tahun ke depan, dimana para menteri dari parpol tidak hanya menjadi sinterklas, selalu bersikap ‘manis’ di depan presiden, melainkan harus menunjukkan kinerja dan prestasi yang menjadi tanggung jawabnya sebagai menteri. “JIka terbukti tidak mampu, maka harus diganti dengan orang yang lebih professional,” tambahnya.
Herdi Sahrazad, pengamat dari Paramadina dan Adhie Massardi (GIB) sangat setuju dengan zaken kabinet tersebut, tapi karena pemilu amburadul sehingga akan menghasilkan cabinet transaksional, criminal dan koruptor.
“Kalau Jokowi atau Prabowo terpilih kita ingin tunjukkan kredibilitas, truts, ini modal social capital tertinggi dalam politik. Bahwa Trisakti Bung Karno itu butuh komitmen dan integritas para menteri. Untuk itu sebelum membentuk cabinet, presiden terpilih perlu konsultasi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan professional agar terbentuk cabinet yang tangguh,” ujarnya.
Dia menilai kelemahan Jokowi dihubungan internasional dan ekonomi makro atau global, karena itu cawapres Jokowi yang tepat adalah Rizal Ramli, atau Mahfud MD, bukan Abraham Samad, karena tokoh satu ini masih belum matang.
“JK pun sudah terlalu sepuh, sebaiknya jadi negarawan saja. Hubungannya juga akan rumit karena Jokowi pekerja, sedangkan JK pedagang. Kalau Mahfudh MD bias diharapkan dalam penegakan hokum dan tidak terlalu tua,” katanya.
Adhie mengatakan bahwa zaken cabinet pernah diterapkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), khususnya di Kemenlu, Kemendagri, Kejagung, Menko Ekonomi, dan Kemenhan. “Kalau terindikasi korupsi, maka langsung dipecat oleh Gus Dur,” kata Adhie. (chan/mun)
