JAKARTA– Undang-undang Karantina mampu memproteksi seluruh jenis makanan impor yang masuk ke Indonesia baik berasal…
Legislasi
Herman Khaeron: Panja Bahas RUU Perlindungan Nelayan
JAKARTA– Rancangan Undang-undang (RUU) Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan sudah masuk ke pembahasan Panitia Kerja (Panja)…
Revisi UU KPK Harus Lewat Kajian
JAKARTA– Revisi UU KPK bisa saja dilakukan legislatif tetapi harus didahului kajian komprehensif baik kajian…
OSO ingin regulasi kesehatan dikaji ulang
TANGERANG– Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengapresiasi disertasi Jovita Irawati dalam sidang promosi gelar…
Pakar: Sikap Komisioner KPK Berlebihan
JAKARTA– Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi menilai, sikap komisioner Komisi Pemberantas…
KPK Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU
JAKARTA-Langlah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan demi menguatkan lembaga antirasuah tersebut. Alasannya…
Kewenangan BIN Tak Perlu Ditambah
JAKARTA– Tugas Badan Intelijen Negara (BIN) tidak perlu ditambah dengan kewenangan menangkap dan menindak terduga…
UU Terorisme Tak Perlu Direvisi
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari FPKB Jazilul Fawaid menegaskan, kewenangan Badan Intelejen…
Presiden Penentu Krisis Keuangan di RUU JPSK
JAKARTA-Sejumlah poin penting dalam pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah menemui kesepakatan. Salah…
DPD Minta 2 Persen Tenaga Kerja Buat Penyandang Disabilitas
JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas mencantumkan ketentuan yang mengatur…
Firman Subagyo: Pakar Hukum Setuju UU KPK Direvisi
JAKARTA -Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang pakar hukum pidana Prof. DR. Romli Atmasasmita dan…
F-PDIP Harap RUU PPTKILN Tak Dihambat
JAKARTA-Keberadaan Panja RUU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ini dinilai…
Firman Subagyo Optimis Target Legislasi 2016 Akan Tercapai
JAKARTA – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo optimis masa sidang DPR RI selama…
DPR Kurangi Masa Reses dan Kunjungan ke Luar Negeri
JAKARTA – DPR mengurangi masa reses anggota Dewan dari lima minggu menjadi 17 hari serta…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.