JAKARTA– Pemerintah dan negara tidak boleh diatur preman. Karena itu, pemerintah harus bisa mendisiplinkan para…
Berita Terbaru
Turki Ingin Belajar Demokrasi Dari Indonesia
JAKARTA–Indonesia yang rakyatnya berasal dari berbagai macam suku, ras dan agama dinilai sukses menjalankan demokrasi….
Muhammadiyah Mendukung Penguatan DPD
JAKARTA – Berbagai pihak mulai menggulirkan dukungan terhadap upaya penguatan DPD RI. Salah satunya Ketua…
Parlementaria
DPD Minta 2 Persen Tenaga Kerja Buat Penyandang Disabilitas
JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas mencantumkan ketentuan yang mengatur…
Firman Subagyo: Pakar Hukum Setuju UU KPK Direvisi
JAKARTA -Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang pakar hukum pidana Prof. DR. Romli Atmasasmita dan…
DPD Dibutuhkan Untuk Memperkuat Legislasi
JAKARTA – Wakil Ketua BPKK DPD RI Intsiawati Ayus menegaskan, membubarkan DPD RI berarti sama…
F-PDIP Harap RUU PPTKILN Tak Dihambat
JAKARTA-Keberadaan Panja RUU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ini dinilai…
Harga Avtur Turun, Biaya Haji Juga Harus Turun
JAKARTA – Turunnya harga minyak dunia yang juga berdampak turunnya harga avtur sebagai bahan bakar…
DPD Minta Jokowi Akhiri Masalah Honorer K2
JAKARTA – Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris meminta Presiden Jokowi dengan bijak dan…
Fahri Hamzah: Visi Jokowi Tak Nyambung dengan Kereta Cepat
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai proyek kereta api cepat (KAC) Jakarta-Bandung…
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gunakan Aset Negara
JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR RI A. Hafisz Tohir mengungkapkan, proyek kereta api cepat…
Ma’ruf Cahyono Resmi Jadi Sekjen MPR
JAKARTA – Ma’ruf Cahyono resmi menjadi Sekretris Jenderal (Sekjen) MPR RI setelah mengucapkan sumpah dan…
PSHK:Jaminan Pemerintah Tak Sesuai Komitmen
JAKARTA– Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan, perrmintaan Tiongkok terhadap…
DPR Sesalkan Jokowi Bangun KA Cepat Jakarta-Bandung
JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Geridra, Fadli Zon menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo…
Jokowi Diminta Hitung Ulang Bisnis KA Cepat
JAKARTA-Pembangunan kereta cepat dengan perusahaan China dinilai bernuansa politis. Karena banyak mengambil tanah milik PTPN….
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.